PEMENUHAN KEWAJIBAN PELAKU PEMBANGUNAN UNTUK MEMBERIKAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMASARAN KEPADA CALON PEMBELI BANGUNAN RUMAH DERET
| Main Author: | Gisella, Heidy Shania |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2020
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3969 |
Daftar Isi:
- Heidy Shania Gisella, Amelia Sri Kusuma DewiFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 MalangEmail : heidyshania@student.ub.ac.idABSTRAKTransaksi jual beli perumahan umumnya dibuat melalui perjanjian tertulis yang disebut perjanjian pendahuluan jual beli, dimana bagi pelaku pembangunan diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Secara yuridis hal ini telah di atur dalam pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Juncto pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 Tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli. Namun pada praktek nya kerap kali para pelaku pembangunan tidak memberikan keterbukaan informasi kepada calon pembeli sehingga tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum akibat pelanggaran terhadap hak-hak calon pembeli. Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan hukum tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang saling berkaitan satu sama lain.Kata Kunci : Penegakkan Hukum, Keterbukaan Informasi, Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB), Perumahan (Real Estat) ABSTRACT House sale and purchase transaction is commonly made under written agreement or preliminary agreement, which requires the developers to disseminate honest, clear, and correct information. This agreement is juridically governed in Article 7 letter (b) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in conjunction with article 3, paragraph (3) of Public Works and Public Housing Minister Regulation Number 11/PRT/M/2019 concerning System of Preliminary Sale and Purchase Agreement. However, developers are not often open about the information to buyers and this has raised legal conflict due to violation of rights of the buyers. This legal conflict results from several factors such as law, law enforcement, infrastructure, members of public, and culture.Keywords: law enforcement, transparent information, preliminary sale and purchase agreement (PPJB), Real Estate