PELAKSANAAN HUKUM PASAL 40 AYAT (2b) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi di Kementerian Komunikasi dan Informatika)
| Main Author: | Firdaus, Putri Amalia |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2020
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3964 |
Daftar Isi:
- Putri Amalia Firdaus, Shinta Hadiyantina, Bahrul Ulum AnnafiFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 MalangABSTRACT The aim of this study is to understand and analyze the legal implementation of Article 40 Paragraph (2b) of Law Number 16 of 2016 on the Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, as well to understand and analyze the factors that affect the implementation of Article 40 Paragraph (2b) of Law Number 16 of 2016 related to government authority for conducting internet blackouts, especially in internet content blocking. The method of this paper uses socio legal research, with sociological juridical approach. Through these method and research approach, the authors obtain some results, namely the provisions concerning internet blackouts and the total of internet content blocking by Ministry of Communications and Informatics have been implemented. The implementation of regulations cannot be separated from factors that may affect it. Those factors can be seen from law itself, law enforcement officers, facilities, society, and culture.Key words : Implementation, Internet blackouts, Factors.ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hukum dari Pasal 40 Ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta mengetahui dan menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pasal 40 Ayat (2b) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 terkait kewenangan pemerintah dalam melakukan pemutusan akses internet dalam hal ini pemblokiran konten-konten internet. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah penelitian hukum sosio legal, dengan pendekatan penelitian yaitu yuridis sosiologis. Melalui metode dan pendekatan penelitian tersebut penulis mendapatkan hasil penelitian yaitu pelaksanaan aturan mengenai pemutusan akses internet, dan juga jumlah data konten internet yang sudah diblokir oleh Kemenkominfo. Pelaksanaan aturan tersebut tidak lepas juga dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat dari, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaannya.Kata kunci : Pelaksanaan, Pemutusan akses internet, Faktor-faktor.