PEMENUHAN HAK KHUSUS NARAPIDANA PEREMPUAN YANG SEDANG MENGASUH ANAKNYA SELAMA MENJALANI MASA HUKUMAN PIDANANYA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang)
| Main Author: | Asnawi, Widyana Valent |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2020
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3923 |
Daftar Isi:
- Widyana Valent Asnawi, Prija Djatmika, Eny Harjati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp. (0341) 553898, Fax. (0341) 566505 Email : valentwidyana@gmail.com ABSTRAK Peraturan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak narapidana yang sedang menjalani masa hukuman pidana nya di Lembaga Pemasyarakatan, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dikatakan bahwa : “Anak dari Narapidana wanita yang dibawa kedalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun”. Dari bunyi pasal tersebut, artinya seorang narapidana perempuan diperbolehkan untuk mengasuh anak nya dalam Lembaga Pemasyarakatan, selama narapidana tersebut menjalankan masa hukuman pidana nya hingga anak tersebut berusia 2 tahun. Namun, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tidak mengatur secara jelas hak – hak khusus apa saja yang berhak di dapatkan oleh seorang narapidana yang sedang mengasuh anak nya dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga, bagi narapidana yang sedang mengasuh anak nya di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut, dalam pemenuhan hak nya disetarakan dengan narapidana lainnya. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengempulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara dengan sempel, serta dengan cara studi kepustakaan atau juga dengan cara menyalin arsip resmi dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa walaupun tidak ada aturan yang mengatur secara tegas tentang pemenuhan hak khusus narapidana yang sedang mengasuh anaknya dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang, telah memenuhi hampir sebagian besar hak tersebut. Meskipun, masih terdapat beberapa pelaksanaan pemenuhan hak tersebut dirasa masih kurang maksimal. Kata kunci: Pemenuhan Hak Khusus, Narapidana Perempuan, Mengasuh Anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan ABSTRACT Fulfilling the rights for female prisoners serving their sentence in the Department of Corrections is governed in Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Requirements and Guidelines of Fulfilment of Female Prisoners’ Rights in the Department of Corrections. Article 20 paragraph (3) of Government Regulation Number 32 of 1999 implies that a child to a female prisoner brought inside the prison or is born in the prison can be fed with additional food based on the reference from a doctor for as long as the child reaches two years of age. In other words, a female inmate can raise her baby inside the prison until the child is two years old. However, Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Requirements and Guidelines of Fulfilment of Female Prisoners’ Rights in Department of Corrections does not clearly regulate kinds of special rights that should be attached to a female prisoner raising her child inside the department. In other words, the female prisoner with her child has the rights equal to other inmates without their children inside the department. This research employed empirical juridical method, and socio-juridical approach. The research data was obtained from interviews, library research, and copies of official archives from the Department of Corrections Class IIA Malang. The research result concludes that despite no clear regulation governing the fulfilment of the rights of a female prisoner raising her child in the jail, most rights of those with children inside the department have been fulfilled, but some measures to fulfil the rights are regarded still not quite optimal. Keywords: fulfilling special rights, female prisoner, raising a child inside the Department of Corrections