PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEREDARAN ROKOK TANPA CUKAI (Studi di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang)
Main Author: | Dewa, Sultan Ali |
---|---|
Format: | Article eJournal |
Bahasa: | ind |
Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2020
|
Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3758 |
Daftar Isi:
- Sultan Ali Sadewa, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H. Agus Yuliyanto, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya E-mail : sultanale240698@gmail.com Abstrak Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Jenis barang yang dikenai cukai adalah etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Penelitian ini menggunaka metode yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini bertujuan mengetahui penyebab beredarnya rokok tanpa cukai serta penegakan sanksi administratifnya di Kabupaten Malang yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Pengambilan sumber data menggunakan dua teknik yaitu data primer dan data skunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan kuisoner terhadap narasumber yang berada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang. Data skunder diperoleh dari kepustakaan yang berupa data dari berbagai macam literatur hukum, data dari dari jurnal hukum, kasus-kasus hukum, pendapat para sarjana, dan data dari peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh penyebab adanya peredaran rokok tanpa cukai di Kabupaten malang adalah adanya pabrik rokok tanpa cukai, letak geografis, Kurangnya SDM dalam bidang pengawasan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang, harga rokok bercukai lebih mahal, dan ketidaktahuan masyarakat bahwa adanya larangan mengkonsumsi rokok ilegal. Sedangkan untuk penegakan dan upaya mengatasi beredarnya rokok tanpa cukai yaitu dengan memberi sanksi admistratif atau denda serta sosialisasi terhadap masyarakat terkait rokok tanpa cukai. Kata Kunci: Cukai, Rokok, Sanksi Administratif. Abstract Excise is a state levy which is imposed on certain goods that have the characteristics stipulated in the Excise Law in Article 5 of Law Number 39 Year 2007 Regarding Excise. The types of goods subject to excise are ethyl alcohol or ethanol, drinks that containing ethyl alcohol, and tobacco products. This study uses empirical juridical methods and sociological juridical approaches. The study aims to determine the cause of the circulation of cigarettes without excise and the enforcement of administrative sanctions in Kabupaten Malang regulated in article 54 of Law Number 39 Year 2007 Regarding Excise Data sources were taken by using two techniques, namely primary data and secondary data. Primary data collection was carried out by interviewing and questionnaires with informants who were in the Office of Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang. Secondary data was obtained from the references in the form of data from various kinds of legal literature, legal journals data, legal cases, scholars' opinions, and legislation data. Based on this research, it was found that the cause of the circulation of cigarettes without excise in Kabupaten Malang was the existence of cigarette factories without excise, geographical location, lack of human resources in the field of supervision at the Office of Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang , another causes are the price of excise cigarettes is more expensive than the legal one, and also public ignorance that consuming illegal cigarettes are forbidden. Meanwhile, as an effort to enforce and overcome the circulation of cigarettes without excise, that is by giving administrative sanctions or fines and socialization to society related to cigarettes without excise. Keywords: Excise, Cigarette, Administrative Sanction.