ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERADILAN MILITER
| Main Author: | Rahmatilah, Rif'at |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2020
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3757 |
Daftar Isi:
- Rif’At Rahmatilah, Dr. Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H, Fines Fatimah, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : rifat.rahmatilah7@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan saksi mahkota dalam peradilan yang masih belum jelas penggunaanya serta masih banyak pertentangan dalam penggunaannya. Namun sebagian berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan hak asasi dan rasa keadilaan terdakwa. Perbedaan ini dikarenakan peraturan terhadap saksi mahkota tidak diatur secara tegas dalam rumusan undang-undang. Pokok permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti. Maka tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam peradilan militer sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan menggambarkan pengaturan saksi mahkota dalam rangka pembaharuan sistem peradilan militer yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan terhadap undang-undang serta pendekatan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Adapun hasil dari penelitian yaitu saksi mahkota dalam penggunaanya memliki perbedaan pandangan yang disebabkan tidak adanya aturan yang tegas yang mengatur mengenai saksi mahkota, oleh karena itu ke depan dalam rangka pembaharuan hukum acara pidana sudah memasukan rumusan saksi mahkota dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP serta agar di perbaiki Dalam RUU KUHAP terkait dengan saksi mahkota dengan melihat konsep dari Peraturan mengenai saksi mahkota menurut peraturan Negara Amerika Serikat dan juga Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, lalu kemudian agar segera disahkan dan diundangkan. Kata Kunci : Hukum Acara Pidana dan Peradilan Militer, Saksi Mahkota ABSTRACT This research is aimed to find out the involvement of a crown witness in a court where this involvement is not clear in terms of the need and the controversy in the use of crown witness. However, some opine that the presence of crown witness is not acceptable since it contravenes human rights and the justice of the defendant. This gap is due to the regulation regulating crown witnesses is not clearly and assertively governed in law. The issue is that when the presence of a crown witness is taken as proof. This research is aimed to describe the position of a crown witness as evidence in court martial as governed in law and to describe the regulation set for crown witnesses, which is intended to improve military judicial system in the future. Normative juridical method was employed in this research, supported by doctrines growing in legal studies. The research result concludes that the involvement of crown witnesses is viewed from different perspectives due to the absence of clear rules regulating crown witnesses. It is essential that in terms of the improvement of criminal law, rules governing the involvement of crown witnesses be considered in the draft of Criminal Code Procedure and this formulation be improved in a bill of Criminal Code Procedure concerning crown witnesses by taking into account the concept of the rules governed in the US and in Law concerning Protection for Witnesses and Victims. It is expected that the rules concerning this crown witnesses are immediately stipulated in the Law. Keywords: Criminal Code Procedure and Court Martial, crown witness