PENERAPAN KEBIJAKAN YANG MEWAJIBKAN SELURUH MASYARAKAT UNTUK MENJADI PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN DAN PESERTA DARI PERALIHAN PT JAMSOSTEK (Studi di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Madiun)
| Main Author: | Arrodli, Qomarulloh Nafsul |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2019
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3689 |
Daftar Isi:
- Qomarulloh Nafsul Arrodli, Agus Yulianto, S.H.,M.H, Dr. Dewi Cahyandari, S.H.,M.H, Lutfi Effendi, S.H.M.Hum.Fakultas Hukum Universitas Brawijayaahmadarrodli@gmail.comABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan yang mewajibkan seluruh masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan peserta dari peralihan PT Jamsostek, yang dalam hal ini tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Namun dalam penerapannya di wilayah Kota Madiun masih dapat dibilang belum optimal karena masih banyak pekerja di wilayah Kota Madiun yang belum mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metode empiris sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Madiun karena merupakan lembaga yang berwenang dalam pelaksanakan asuransi jaminan sosial untuk tenaga kerja di Indonesia. Data primer dan sekunder yang diperoleh Penulis akan diolah dengan teknik deskriptif kualitatif. Populasi dan sampel diperoleh dari petugas ataupun kepala staff bidang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan cabang Kota Madiun dan beberapa pekerja yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan serta pekerja yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa penerapan terhadap diwajibkannya seluruh masyarakat khususnya tenaga kerja untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan belum optimal dalam pelaksanaannya. Kata Kunci : Penerapan, Kebijakan, Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, PT Jamsostek. ABSTRACT This research is aimed to find out the implementation of the policy requiring the members of public to be the members of social security for employment (hereinafter BPJS for employment) and members of Jamsostek transition. This provision is enacted in Article 14 of Law Number 24 of 2011 concerning Social Security Administrative Body (BPJS). However, implementation of this program in Madiun is deemed not optimal since most members of public in Madiun are not registered in the BPJS program. This research was conducted based on socio-empirical method that involved direct observation in BPJS for Employment office in Madiun since this is an authorised provider for insurance and social security for employees in Indonesia. Both primary and secondary data were analysed based on descriptive and qualitative approaches. Population and samples were obtained from staff in BPJS for Employment in Madiun and from several employees as the members of the insurance program for employment or those as non-members. The research result reveals that making it compulsory among members of public to become the members of the BPJS for employment program has note been effectively implemented. Keywords: implementation, policy, employees, BPJS for Employment, PT. Jamsostek