PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA ANGKUTAN UMUM DITINJAU DARI PELAKSANAAN PASAL 94 HURUF A PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO 2 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN DISABILITAS (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG)
| Main Author: | Risadde, Fahmi Rosya |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2019
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3673 |
Daftar Isi:
- Fahmi Rosya Risadde, Agus Yulianto, S.H., M.H,, Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : fahmirosya@gmail.com Abstrak Pasal 98 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang mengharuskan adanya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam angkutan umum berupa tangga naik/turun. Namun terjadi perbedaan antara praktek di lapangan (das sein) dimana ABH tavel sebagai penyedia jasa angkutan umum tidak menyediakan aksesibilitas berupa tangga naik/turun bagi penumpangnya yang merupakan penyandang disabilitas, dengan ketentuan Pasal 98 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang mengharuskan adanya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam angkutan umum berupa tangga naik/turun. Perbedaan antara praktek di lapangan (das sein) dan ketentuan Pasal 98 Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (das sollen). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 98 Perda PPPD masih belum dapat dijalanjkan secara efektif. Hambatan yang dialami oleh ABH Travel adalah DISHUB Kota Malang tidak melakukan teguran atau pengecekan terhadap kelengkapan yang seharusnya disediakan oleh ABH Travel, ketidak tahuan pihak ABH Travel terhadap ketentuan tiket penumpang, anggapan bahwa pemenuhan kriteria aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih belum diperlukan, dan pemikiran bahwa tidak masalah tidak memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hambatan dari DISHUB Kota Malanga adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan, dan kurang tanggapnya penyedia jasa transportasi travel untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan oleh ABH Travel adalah koordinasi dengan pihak DISHUB Kota Malang untuk melakukan penyediaan aksesibilitas menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan melayani penumpang dengan maksimal. Sedangkan upaya dari DISHUB Kota Malang adalah melakukan sosialisasi terhadap penyedia jasa transportasi travel di Kota Malang, melakukan teguran terhadap pihak-pihak penyedia jasa transportasi darat termasuk travel yang masih belum memenuhi standar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan. Kata kunci : Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas. Abstract Article 98 Malang City Regulation Number 2 of 2014 Protection and Empowerment of Persons with Disabilities which requires accessibility for persons with disabilities in public transportation in the form of stairs going up / down. However, there is a difference between practice in the field (das sein) where ABH tavel as a provider of public transport services does not provide accessibility in the form of stairs up / down for passengers who are persons with disabilities, with the provisions of Article 98 of Malang City Regulation Number 2 of 2014 Protection and Empowerment of Persons Disability which requires accessibility for persons with disabilities in public transport in the form of stairs up / down. Difference between practice in the field (das sein) and the provisions of Article 98 of Malang City Regulation Number 2 of 2014 Protection and Empowerment of Persons with Disabilities (das sollen). The results of the study showed that Article 98 of the Regional Regulation on PPPD still cannot be effectively implemented. The obstacles experienced by ABH Travel are DISHUB Malang City does not reprimand or check the completeness that should be provided by ABH Travel, ABH Travel's ignorance of the provisions of passenger tickets, the assumption that fulfillment of accessibility criteria for persons with disabilities is still not needed, and the thought that it is not the problem of not providing accessibility for persons with disabilities. The obstacles of the Malanga City DISHUB are the lack of supervision conducted, and the lack of responsiveness of travel transportation service providers to provide accessibility for persons with disabilities. Efforts made by ABH Travel are coordinating with the Malang City DISHUB to provide accessibility, provide accessibility for persons with disabilities, and serve passengers to the maximum. While the efforts of Malang City DISHUB are to disseminate information on travel transportation service providers in Malang City, to reprimand those who provide land transportation services including travel that still does not meet the required standards as regulated in the legislation. Keywords : Accessibility, Persons with Disabilities.