PELAKSANAAN PASAL 8 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (Studi di Perum Perhutani Bojonegoro dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bojonegoro)
| Main Author: | Putra, Andy Rahga Utama |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2019
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3667 |
Daftar Isi:
- Andy Rahga Utama Putra Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email : Andyrahgautamaputra@gmail.com ABSTRAK Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Pelaksanaan Pencegahan dan Perusakan Hutan Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini terkait dengan Pelaksanaan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Kabupaten Bojonegoro. Penulis menemukan adanya beberapa masalah terkait penerapan yang tidak sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) Nomor 18 Tahun 2013 di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis mengangkat rumusan masalah yaitu:(1) Bаgаimаna Pelaksanaan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di Kabupaten Bojonegoro? (2) Apa hambatan dalam mengatasi maraknya penebangan hutan secara liar di Kabupaten Bojonegoro? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi maraknya penebangan hutan secara liar di Kabupaten Bojonegoro? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis hambatan di pasal 8 Ayat (1) tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan upaya yang dilakukan oleh Perum Perhutani dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan dalam menjamin tentang adanya illegal logging. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder, serta teknik memperoleh data dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat bahwa dalam pelaksanaan pasal 8 Ayat (1) Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sudah berjalan dengan lancar namun masih ditemui beberapa hambatan dalam pelaksanaan pasal 8 Ayat (1),Pencegahan dan Perusakan Hutan. Hambatan-hambatan tersebut timbul dari pelaksananya yaitu Perum Perhutani dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bojonegoro, dan juga timbul dari masyarakat itu sendiri Kata Kunci : Pelaksanaan Pasal, Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ABSTRACK In this thesis, the author raises the issue regarding the Implementation of the Prevention and Destruction of Forests in Bojonegoro Regency. This research is related to the Implementation and Eradication of Forest Destruction in Bojonegoro Regency. The author found several problems related to the application that were not in accordance with Article 8 Paragraph (1) Number 18 of 2013 in Bojonegoro Regency. Based on the above, the writer raises the formulation of the problem, namely: (1) The Implementation of Article 8 Paragraph (1) of Law Number 18 of 2013 concerning the prevention and eradication of forest destruction in Bojonegoro Regency? (2) What are the obstacles in overcoming the rampant illegal logging in Bojonegoro Regency? (3) What are the efforts made by the government in overcoming the rampant illegal logging in Bojonegoro Regency? This study aims to identify, identify and analyze obstacles in Article 8 Paragraph (1) concerning the prevention and eradication of forest destruction and the efforts made by Perum Perhutani and the Forestry and Plantation Service to guarantee the existence of illegal logging. This research was conducted by means of empirical juridical research using the sociological juridical approach, using primary and secondary data types, as well as techniques for obtaining data through interviews. Based on the results of the study using the method above, the author obtained an answer to the problem raised that in the implementation of Article 8 Paragraph (1) Regarding the Prevention and Eradication of Forest Destruction, it has been running smoothly but there are still some obstacles encountered in implementing Article 8 Paragraph (1), Prevention and Forest destruction. These constraints arise from the implementer, namely Perum Perhutani and the Department of Plantation and Forestry in Bojonegoro Regency, and also arise from the community itself. Keyword : Implementation, Prevention, Eradication of Forest Destruction.