DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 57/PID.SUS-TPK/2015/PN.PBR DAN PUTUSAN NOMOR 65/PID.SUS-TPK/2016/PN.PBR)
| Main Author: | Anugerah, Jesaya Posma |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2019
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3664 |
Daftar Isi:
- Jesaya Posma Anugerah, Dr. Prija Djatmika, S.H.,M.S., Eny Harjati, S.H.,M.Hum. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya jesayap.saragih@gmail.com ABSTRAK Korupsi adalah tindak pidana yang menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan bernegara. Dalam putusan kasus terdakwa Soesilo, SE, MM, Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan terdakwa Soesilo, SE, MM telah melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Miswar Chandra. Namun putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa Miswar Chandra, Ia dibebaskan dari segala dakwaan sehingga harus dibebaskan dari tahanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah 1) Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr dan Putusan 65/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pbr? 2) Apakah putusan hakim terhadap Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr dan 65/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pbr telah memenuhi rasa keadilan? Untuk menjawab permasalahan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr dan Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pbr adalah 1) Pada Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pbr, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat unsur yang tidak terpenuhi baik dari Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair sehingga terdakwa yang melakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr bebas dari segala bentuk dakwaan. 2) Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr dan Putusan 65/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pbr tidak memenuhi rasa keadilan. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Penyertaan dalam Korupsi, Putusan Pengadilan. ABSTRACT Corruption distracts the achievement of the objective of the state. In the case of the Decision delivered over the case of Soesilo, SE, MM, the panel of judges delivered injunction for Soesilo who collaborated with Miswar Chandra to commit a crime. However, Miswar Chandra was declared free from all charges and released from jail. Regarding the issue, this research studies the following research problems: 1) what is the judges’ basic consideration in passing judgement of the Decision Number 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr and Decision Number 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr? 2) Do the two decisions meet the principle of justice? This research used normative juridical method, leading to a conclusion that the consideration made by the judges in the Decision Number 65/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pbr is explained as follows: 1) in this decision the judges argued that there were elements not met in terms of either from primary charges or subsidiary indictment. Therefore, the defendant as intended in the other decision is free from all charges. 2) The Decision Number 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr and Decision Number 65/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pbr do not meet justice principle. Keywords: criminal corruption, involved in corruption, court decision.