PELAKSANAAN PASAL 9 AYAT (1) PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 31/POJK.05/2016 TENTANG USAHA PERGADAIAN MENGENAI KEWENANGAN OJK DALAM PEMBERIAN SANKSI BAGI PELAKU USAHA YANG TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN IZIN USAHA PERGADAIAN (Studi di Kantor Otoritas
| Main Author: | Parlinggoman, Abelardo Teguh |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2019
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3658 |
Daftar Isi:
- Abelardo Teguh Parlinggoman, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Abelardoteguh1@gmail.com ABSTRAK Pada penelititan ini penulis mengangkat permasalahan dalam hal efektifitas pasal 9 ayat (1) POJK nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian mengenai kewenangan ojk dalam pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang tidak melakukan pendaftaran izin usaha pergadaian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beredarnya usah gadai ilegal yang menawarkan jasa gadai tanpa memiliki izin usaha gadai yang diberikan oleh OJK. Penulisan Skripsi ini menggunakan metode Yuridis-Empiris dengan metode pendekatan Yuridis-Sosiologis dan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pasal 9 ayat (1) peraturan otoritas jasa keuangan nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian masih belum efektif. Jika dilihat hasil dari penulisan terdapat beberapa faktor yang menghambat efektifnya pelaksanaan pasal ini yaitu peraturan tersebut diatas masih belum memiliki sanksi secara tertulis pada POJK dan masih diperlukannya peraturan berbentuk undang-undang untuk mengatasi permasalahan pelaku usaha gadai tidak memiliki izin usaha gadai agar terciptanya lembaga jasa keuangan yang taat akan hukum dan terhindar dari meluasnya pelaku usah gadai yang memberikan jasa gadai ilegal. Kata kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Pergadaian, Izin usaha ABSTRACT In this research, the writer raises the issue in terms of the effectiveness of article 9 paragraph (1) POJK number 31 / POJK.05 / 2016 concerning pawnshop business regarding the authority of OJK in providing sanctions for business actors who do not register pawnshop business licenses. This research is motivated by the circulation of illegal pawning businesses that offer pawning services without having a pawn business permit granted by the OJK. Writing this Thesis uses the Juridical-Empirical method with the Juridical-Sociological approach and qualitative descriptive data analysis techniques. The results of this study the author obtained an answer to the existing problems that article 9 paragraph (1) of the financial services authority number 31 / POJK.05 / 2016 concerning mortgage business is still ineffective. If seen from the results of the writing, there are several factors that hinder the effective implementation of this article, namely the above regulation still does not have written sanctions in the POJK and the need for regulations in the form of laws to overcome the problem of pawnbrokers do not have a pawn business permit in order to create financial service institutions. who obey the law and avoid the spread of pawnbrokers who provide illegal pawning services. Keywords: Financial Services Authority, Mortgage Company, Business License