UPAYA UNIT PELAKSANA TEKNIS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BAGI MAHASISWA PENDATANG DI KOTA MALANG (Sudi di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Malang Kota)
| Main Author: | Putranto, Deri Tri |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2019
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3654 |
Daftar Isi:
- Deri Tri Putranto, Agus Yulianto S.H., M.H., Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H. Fakultas Hukum,Universitas Brawijaya putrantoderry@gmail.com ABSTRAK Pengaturan Wajib lapor Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar daerah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Namun Upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Malang Kota terkait Pasal 4 Ayat (2) bahwa “Kendaraan Bermotor Luar Daerah yang digunakan lebih dari 3 bulan di daerah wajib lapor kepada Kepala Dinas” sudah dilaksanakan sejak tahun 2010-2011 belum maksimal, dikarenakan banyak yang tidak setuju. Melalui Metode Penelitian Yuridis Empiris dengan pendektan sosiologis, penulis akan berusaha menjawa permasalahan terkait dengan Upaya, Hambatan dan Solusi dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang terkait. Adapun Hambatannya yaitu masyarakat banyak yang protes terkait wajib lapor kendaraan bermotor dari luar daerah. Lebih lanjut penulis menyarankan memuat ketentuan sanksi dalam Peraturan Daerah tersebut dan perlu adanya pengoperasian zebra kepada kendaraan bermotor dari luar daerah. Kata Kunci : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Malang Kota, Kendaraan Bermotor Dari Luar Daerah, Peraturan Daerah. ABSTRACT The requirement for incoming students to report their vehicles coming from other regions is governed in Regional Regulation of the Province of East Java Number 9 of 2010 concerning Regional Tax. However, the measures as taken by Technical Implementing Unit of Revenue Department of Malang related to Article 4 Paragraph (2) stating “vehicles from outside regions and used for more than three months have to be reported to the Unit Head” had not been optimally implemented from 2010-2011 since some disagree with the regulation. With empirical juridical method and sociological approach, the author aims to answer the problem regarding the measures, hindrance, and solution in Article 4 Paragraph (2) of Regional Regulation of the Province of East java Number 9 of 2010 concerning Regional Revenue. The research result concludes that the reality is not what the regional regulation tries to manage. Some members of public protest over compulsory report that they have to make about their vehicles from different regions. Moreover, It is essential that provisions of sanction in the Regional Regulation be made, and inspections for vehicles from different regions are required. Keywords: Technical Implementing Unit of Revenue Department Malang, vehicles from outside regions, Regional Regulation.