PELAKSANAAN PASAL 40 POJK NOMOR 77/POJK/.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI MENGENAI KEWAJIBAN PELAPORAN PENGADUAN SECARA ONLINE OLEH PENYELENGGARA FINTECH KEPADA OJK ( Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Pusat
| Main Author: | Kemal, Erwan |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2019
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3639 |
Daftar Isi:
- Erwan Kemal, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H, Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya kemalerwan@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan dari pasal 40 POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penelitian ini juga menjelaskan faktor penghambat dan upaya OJK dalam melaksanakan tugas pengawasan khususnya penyelenggara financial technology peer to peer lending untuk melaksanakan kewajiban melaporkan pengaduan pengguna perbulan kepada OJK dan disertai dengan penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Metode yang digunakan yaitu yuridis sosiologis. Data primer bersumber dari pengetahuan, pemahaman, pengalaman, sikap, tindakan yang diperoleh dari wawancara terhadap subjek penelitian, sedangkan data sekunder melalui analisis arsip, jurnal, majalah dan artikel, perundang-undangan yang terkait dengn penelitian ini. Hаsil penelitiаn dsimpulkan bаhwа, Pаsаl 40 POJK nomor 77 tаhun 2016 diliаt dаri teori efektivitаs belum efektif dikаrenаkаn substansi dan struktur hukum masih memiliki hambatan dalam hal pelaksanaannya. Dari kultur hukum, penyelenggara fintech melaksanakan kewajiban pelaporan pengaduan pengguna kepada OJK. Fаktor penghаmbаt pelаksаnааn terdiri dаri fаktor internаl dаn fаktor eksternаl. Аdаpun upаyа yаng dilаkukаn аdаlаh dengаn peningkаtаn legitimаsi fintech, memingkаtkаn kepаtuhаn penyelenggаrа fintech, penyiаpаn mekаnisme penyelesаiаn fintech dаn meningkаtkаn pengetаhuаn mаsyаrаkаt tentаng fintech Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Peer to Peer Lending, Pengaduan ABSTRACT In this thesis, the writer describes and analyze the implementation of article 40 POJK number 77 / POJK.01 / 2016 concerning loan services based on information technology. This research also explains the inhibiting factors and OJK's efforts in carrying out supervisory to peer to peer lending fintech providers to carry out the obligation to report user complaints monthly to OJK and be accompanied by dispute resolution. This research uses a type of legal research with empirical juridical reseacrh. The method used is sosiological juridical. Primary data sourced from knowledge, understanding, experience gained from interviews, while secondary data through journals, articles and legislation. The research concluded that 40 POJK number 77 of 2016 has not been affective due to the substance and legal culture still has obstacles in terms of its implementation. Form legal culture, the organizer of fintech carries out the obligation to report user complaints to the OJK. The inhibitor factors of implementation consists of internal and external factors. The effort that can be done is the enhancement of the legitimacy of fintech, increasing the settlement of fintechs, the withdraw of the mechanism for the completion of fintech and increasing the importance of fintech settlementKeywords: Financial Services Authority, OJK, Peer to Peer Lending, Reporting Complaints