ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEWAJIBAN ADANYA IDENTITAS PENJUAL DIDALAM ONLINE MARKETPLACE TERKAIT PERATURAN PEMERINTAH NO 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK
| Main Author: | Alaydrus, Murtadho |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2019
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3628 |
Daftar Isi:
- Murtadho Alaydrus, M.Zairul Alam, S.H.,M.H., Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: murtadhoalydrus@gmail.com ABSTRAK Perkembangan teknologi pada saat ini berkembang pesat, hadirnya teknologi saat ini membantu manusia memudahkan aktivitasnya, salah satu bentuk dari perkembangan teknologi pada saat ini adalah online marketplace yang dapat membantu masyarakat melakukan transaksi online kapanpun dan dimanun, akan tetapi penggunaan sistem elektronik diberi batasan oleh Peraturan Pemerintah no 82 tahun 2012 agar sistem elekronik dan transaksi elektronik dilakukan dengan benar Penyelenggaran sistem elektronik dan transaksi elektronik diatur didalam Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2012, didalam peraturan tersebut telah mengatur tata cara bertransaksi yang baik dan benar akan tetapi pada peraturan tersebut masih memiliki kekosongan hukum yaitu belum adanya sanksi bagi yang melanggar pasal 51 tentang kewajiban pada saat melakukan transaksi elektronik. Sehingga hal tersebut dapat berdampak kepada penerapan pasal tersebut ketika ingin melakukan transaksi elektronik tidak. Sehingga peraturan tersebut cenderung untuk dilanggar pada saat melaksanakan transaksi elektronik. Karena identitas penjual dan pemberian informasi yang baik dan benar sangat diperlukan dalam melakukan transaksi elektronik, karena para pihak yang melakukan transaksi tidak bertemu secara langsung melainkan via online. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada kekosongan hukum yang ada didalam Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2012 dan Identitas penjual didalam online marketplace. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati atau mengkaji peraturan perundang-undangan atau dokumen terkait isu hukum dengan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach). Bedasarkan pada kondisi demikian, dapat ditarik garis besar bahwa perlunya sanksi yang diterapkan pada pasal 51 Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2012 agar dapat benar-benar mengikat dan memberikan sanksi kepada penjual yang tidak memberikan data dan informasi yang benar pada saat melakukan transaksi online Kata Kunci : Kewajiban, Identitas Penjual, Online Marketplace Abstract The development of technology is currently developing rapidly, the presence of technology today helps humans and facilitate their activities. One of technological development at this time is an online marketplace that can help people make online transactions anytime and anywhere. The management of electronic systems and electronic transactions is regulated in Government Regulations No. 82 of 2012. In that regulation has set the procedure for good and correct transactions, but the regulation still has a legal vacuum that is the absence of sanctions for whoever that violating article 51 concerning the obligations when making a transaction. So that these regulations tend to be violated when carrying out electronic transactions. Because of the parties that conducting the transaction do not meet in person but via online. In this research, the author focus on the legal vacuum in Government Regulation No. 82 of 2012 and the seller's identity in the online marketplace. This type of this research is a normative juridical research. This research was conducted by observing and reviewing laws and regulations or documents related to legal issues using the statue approach. Keywords: Obligations, Seller Identity, Online Marketplace