Tinjauan Yuridis Pemberitahuan dan Penghapusan Konten dalam Internet terkait Perlindungan Hak Cipta Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Perbandingan Hukum Undang-Undang Hak Cipta 2014 dengan U.S Digital Millennium C
| Main Author: | El Falah, Gilbert |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2019
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3625 |
Daftar Isi:
- Gilbert El Falah, Moch. Zairul Alam, SH, MH., Diah Pawestri Maharani SH., M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Glbrtelfalah@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pasal 55 dan 56 Undang-Undang No 28 tentang Hak Cipta (UUHC) untuk mengetahui pengaturan pemberitahuan dan penghapusan konten di internet di Indonesia, dalam pasal ini terdapat ketentuan dalam pasal 56 (2) UUHC bahwa pengaturan mengenai pemberitahuan dan penghapusan akan diatur lebih lanjur dalam peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika. Namun hingga saat ini pengaturan tersebut masih belum ada sehingga terjadi ketidaklengkapan hukum, selain dari itu terdapat beberapa ketentuan yang tidak diatur maupun kurang tepat untuk dilaksanakan, seperti pihak pelaksana “ pihak yang melakukan pemberitahuan dan penghapusan (designated agent)”, tidak adanya surat balasan untuk melindungi pihak yang diadukan (counter notice), safe harbor untuk melindungi online service provider dari pelanggaran yang tidak dilakukan, serta tidak adanya penerapan prinsip free use dan kebebasan berekspresi. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif dengan metode yuridis dengan melakukan perbandingan undang-undang UUHC dengan U.S Digital Millennium Act. Dengan Teknik analisis gramatikal, sistematis dan ekstensif. Berdasarkan penelitian ini terdapat ketidaklengkapan hukum dikarenakan masih terdapat ketentuan yang belum diatur oleh pemerintah. Kata kunci: Tinjauan Yuridis, pemberitahuan dan penghapusan, online service provider ABSTRACT This research aims to examine Articles 55 and 56 of Law No. 28 concerning Copyright to determine the arrangements of notification and content removal on the internet in Indonesia. In this article, there are provisions in Article 56 (2) of the Copyright Law that regulate the notification and content removal will be further regulated in the Minister regulations whose duties and responsibilities are in the field of communication and informatics. However, up till now, this regulation still does not exist, so that raises the legal incompleteness. Apart from that, there are some provisions that are not regulated or incorrect to be implemented, such as the implementing party "the party that notifies and removes (designated agent)", the absence of a reply letter to protect the complained party (counter notice), safe harbor to protect online service providers from violations that have not been committed, as well as the absence of the application of the principles of free use and the freedom of expression. The type of this research is normative research with a juridical method by comparing the Indonesian copyright law with the U.S Digital Millennium Act and also use grammatical, systematic and extensive analysis techniques. Based on this research, there are legal incompleteness because there are still provisions that have not been regulated by the government. Keywords: juridical review, notification and content removal, online service provider