PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP PENGATURAN MASA PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH DALAM PERKARA CERAI TALAK (Analisis Putusan Nomor 0006/PDT.G/2018/PTA.Bjm dan Putusan Nomor 1812/PDT.G/2018/PA.Kab.Mlg)
| Main Author: | Ferbriani, Rosalina Dwi |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2019
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3614 |
Daftar Isi:
- Rosalina Dwi Ferbriani, Dr. Raсhmi Sulistуarini, S.H., M.H, Rumi Suwardiуati, S.H., M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. Mt. Haryono 169 Malang 65145, Telp. (0341)553898, Fak (0341)566505 Email : ocharosaaa9@gmail.com Abstrak Manusia adalah makhluk yang membutuhkan orang lain untuk hidup dalam masyarakat, kebutuhan orang lain mendorong setiap orang untuk membangun rumah tangga sesuai dengan aturan Agama dan hukum positif Indonesia. Dalam dinamikanya, tidak jarang konflik terjadi yang berakhir dengan perceraian. Hak dan kewajiban suami setelah putus perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti pemberian nafkah, baik nafkah iddah dan mut'ah. Namun, dalam aturannya, Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur hak dan kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya tanpa mengatur kapan nafkah-nafkah tersebut diberikan. Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan terkait masa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Dalam penelitian ini, penulis memilih metode yuridis normatif dengan tujuan untuk menganalisis kesesuaian pernafsiran pada suatu putusan pengadilan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017. Kata Kunci : Perceraian, Perkawinan, Nafkah Iddah, Mut’ah. ABSTRACT Humans are creatures who need other people to live in society, the needs of others encourage everyone to build a household in accordance with the rules of religion and the positive laws of Indonesia. In the dynamics of household, conflicts often occur and ended up with the divorce. The rights and obligations of the husband after the divorce are also regulated in the Compilation of Islamic Law, such as giving a living, namely iddah and mut'ah. However, in its rules, the Compilation of Islamic Law only regulates the rights and obligations of a husband who divorces his wife without regulating when the living is provided. Then the Supreme Court issued a regulation related to the payment period for iddah and mut'ah in the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 1 of 2017 concerning the Imposition of the Results of Supreme Court Plenary Meeting 2017 as a Guideline of the Implementation of Duties for the Court. In this research, the author chose a normative juridical method with the aim of analyzing the appropriateness of interpretation of a court decision against the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 1 of 2017. Keywords: Divorce, Marriage, Iddah Living, Mut'ah Living.