EFEKTIVITAS PASAL 10 AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN (Penelitian di Dinas Pehubungan Kabupaten Lumajang Jawa Timur)
| Main Author: | Alfando, Defansha |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2019
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3565 |
Daftar Isi:
- Defansha Alfando, Lutfi Effendi, SH., M.Hum., Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H.,Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ABSTRAK Pengaturan tentang kendaran roda dua dengan angkutan barang terletak pada Pasal 10 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan . Namun efektifivitasi dari ketentuan standar sepeda motor dengan angkutan barang yang sesuai pasal 10 ayat 4 bahwa “persyaratan teknis yang di maksud pada ayat (2)dua untuk sepeda motor meliputi: muatan tidak melebihi stang pengemudi, tinggi muatan tidak melebihi 900(Sembilan ratus) minimeter dari atsa tempat duduk pengemudi, dan barang muatan diletakan di belakang pengemudi.” Sering dilanggar oleh sebagian besar pengendara kendaran roda dua dengan angkutan barang, dan mengunakan angkutan barang yang tidak standar. Melalui metode penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan sosiologis , penulis berusaha membuat penelitian yang menjawab permasalahan terkait dengan Efektifitas, Hambatan dan Upaya dalam Pasal 10 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas terlihat dalam hasil wawancara terhadap responden yaitu pihak dinas perhubungan, pengendara kendaran roda dua dengan angkutan barang dan masyarakat yang sering berinteraksi dengan pengendara roda dua dengan angkutan barang sesuai dalam Pasal 10 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan tidak efektif. Adapun hambatan yang terjadi yaitu Peraturan Pemerintah tersebut hanya mengatur tentang persyaratan teknis (standar) roda dua dengan angkutan barang, namun tidak memiliki peraturan yang mendukung untuk menegakaknya, pihak dinas perhubungan hanya di beri kewnangan untuk menindak pelangaran hanya di jembatan timbang dan terminal sedangkan angkutan barang dengan kendaraan roda dua tidak ada keharusan untuk memasuki dua tempat tersebut . Lebih lanjut Penulis merekomendasikan dibuatnya Peraturan dan atau Perundangan untuk mengatur sanki bagi pelangaran kendaraan roda dua yang tidak sesuai standar.Kata Kunci: Angkutan barang roda dua, Standar, Peraturan Pemerintah ABSTRACT Regulation concerning motorbikes carrying loads is stipulated in Article 10 Paragraph 4 of Government Regulation Number 74 of 2014 concerning Road Transports, stating that technical requirements intended in Paragraph (2) two for a motorbike regulate that: “loads must not exceed what handlebar can hold, the height of loads must not exceed 900 (nine hundred) millimeters from the saddle, and loads must not be placed on the rear saddle.” However, riders have often violated these provisions, and most still ride the motorbikes not up to the standard. Employing empirical juridical method and sociological approach, this research is aimed to give answer to the issue regarding the effectiveness, impeding factors, and measures taken to tackle the issue over violation of Article 10 Paragraph 4 of Government Regulation Number 74 of 2014 concerning Road Transports. The research result reveals that, in reference to the interviews with respondents involving the people in charge in the Department of Transportation, riders of motorbikes with loads, and others with frequent interaction with the riders, Article 10 Paragraph 4 of Government Regulation Number 74 of 2014 is not effectively implemented. The regulation only regulates standard requirement for motorbikes carrying loads, but there is not other regulation that reinforces the regulation. The Department of Transportation is authorised to carry out further action at weighbridge and terminal, to which motorbikes do not necessarily have access. It is essential that a particular regulation be made concerning sanctions imposed on the violation. Keywords: motorbikes carrying loads, standard, government regulation