Lihat Juga

• Implikasi Hukum Hak Komunal Terhadap Hak Ulayat Desa Adat (Kajian Atas Pasal 103 UU Desa dan Pasal 3 ayat (1) Permen ATR/KBPN N0. 10 Tahun 2016)
  oleh: Aisyah, Dinda
  Terbitan: (2019)
• Kedudukan Hak Ulayat dan Komunal Dalam Hukum Agraria: Catatan Atas Permen ATR/BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Dalam Kawasan Tertentu
  oleh: Kurnia Warman, K.W.
  Terbitan: (2017)
• AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN PASAL 66 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
  oleh: RIVANDA, ALDO, et al.
  Terbitan: (2018)
• IMPLIKASI HUKUM ATAS BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT DISEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA GOLONGAN BATUAN
  oleh: DIANSYAH, TABRANI, et al.
  Terbitan: (2019)
• PERATURAN PEMERINTAH R.I NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAN BENTUK DAN ISI SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH (PERMEN ATR/KEPALA BPN R.I NO. 7 TAHUN 2016)
  Terbitan: (2016)