IMPLIKASI HUKUM HAK KOMUNAL TERHADAP HAK ULAYAT DESA ADAT (Kajian Atas Pasal 103 UU Desa dan Pasal 3 ayat (1) Permen ATR/KBPN N0. 10 Tahun 2016)
| Main Author: | Aisyah, Dinda |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2019
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3561 |
Daftar Isi:
- Dinda Aisyah, Dr. Imam Kuswahyono, S.H., M.Hum., Fitri Hidayat S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email: aisyahdindakita@gmail.com ABSTRAK Perkembangan sistem hukum Indonesia dipengaruhi oleh suku, bahasa, agama dan ras, oleh akibat beberapa faktor tersebut, maka hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk pluralisme hukum. Salah satu bentuk konsep pluralisme hukum di Indonesia yaitu salah satunya adalah hadirnya hukum Adat. Hadirnya UU Desa, telah menempatkan kedudukan masyarakat hukum Adat sebagai subyek hukum publik, yang menjadi bagian dari pemerintahan. Desa Adat memiliki hak-hak asal-usul berupa hak untuk mengurus wilayah beserta segi kehidupan masyarakat hukum Adat yang disebut sabagai hak Ulayat masyarakat hukum Adat. Namun hadirnya Permen ATR/KBPN No. 10 Tahun 2016 telah melahirkan hak Komunal dimana mengatur tentang kepemilikan bersama atas tanah yang kemudian didaftarkan untuk perlindungan hukum terhadap penguasaan hak atas tanah dalam rangka kepastian hukum dan mewujudkan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini memiliki perbedaan konsep dengan hak ulayat milik desa Adat dan dapat berdampak pada status tanah yang dimiliki oleh desa Adat, yang awal mulanya berstatus tanah ulayat, yang di barengi hak Ulayat atasnya. Tetapi harus diganti dengan hak Komunal, yang hanya sebatas hak atas tanah akibat terbitnya sertifikat sebagai bentuk pengesahan tanah tersebut. Sehingga, hak Ulayat atas tanah ulayat yang lebih dahulu dimiliki desa Adat, kini menjadi tidak jelas akibat hadirnya hak Komunal. Kata Kunci : Pluralisme Hukum, Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Desa Adat, Hak Komunal ABSTRACT The development of legal system in Indonesia is affected by tribes, languages, religions, and races. All those factors are deemed a form of legal pluralism, one of whose concepts in Indonesia is related to adat (customary) law. The emergence of Law concerning Village has set the position of the people of adat law as a public legal subject in the government. Villages have the rights of origin such as the right to take care of a certain area along with all walks of life of adat people, and this right is known as ulayat right of the people of adat law. However, the issuance of Government Regulation ATR/KBPN No. 10 of 2016 has encouraged the emergence of communal right that regulates shared ownership of land that is further registered to obtain legal protection for control over rights to land for a legal certainty and to provide the land for the greatest welfare of the people. This concept is different from the concept of ulayat right held by the people of adat village and this difference can lead to the status of land owned by customary people, where the land under the status of ulayat right, with the ulayat right above it, has to be transferred to communal right that is only restricted to the right to land due to the issuance of the certificate in the form of land validity. The land under the ulayat right that is initially owned by adat village has become murky in its status, eclipsed the existence of communal right. Keywords: legal pluralism, ulayat right, people of customary law, communal right