IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERKAIT REHABILITASI ANAK SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA DI KABUPATEN SAMPANG
| Main Author: | Haidzir, Uzair |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2019
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3547 |
Daftar Isi:
- Uzair HaidzirFakultas Hukum, Universitas Brawijaya ABSTRAK Implementasi Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Anak Sebagai Pecandu Narkotika di Kabupaten Sampang belum tersedia lokasi/tempat/panti rehabilitasi bagi pecandu narkotika khususnya untuk anak. Hal ini dirasa sangat kurang efektif mengingat semakin meningkatnya para penyalahguna narktika anak di Kabupaten Sampang. Dalam struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang terdapat sub bidang rehabilitasi dan terapinya, meskipun belum ada tempat rehabilitasi tersebut. Namun tidak tersedianya tempat rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika anak di Kabupaten Sampang, Jumlah aparat kurang memadai dibandingkan dengan jumlah rakyat dan luas wilayah, Fasilitas/peralatan yang masih kurang, Tingkat pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba masih sangat kurang. Solusi yang diberikan adalah mengajukan panti rehabilitasi anak kepada Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur agar para pecandu anak tidak lagi di rehabilitasi di luar daerah yakni di Surabaya, Malang dan Kota Batu, dengan menambah jumlah aparat yang ditugaskan untuk melakukan penyuluhan maupun sosialisasi terhadap masyarakat. Dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya narkotika yang mana telah dilakukan di sedikitnya 186 Desa di Kabupaten Sampang. Tidak hanya desa yang dengan jarak tempuh yang mudah, namun sosialisasi juga telah dilakukan di Kawasan pegunungan yang umumnya minim akan sentuhan Pemerintah Daerah Kata Kunci: Rehabilitasi, Anak Abstract The implementation of Article 54 of Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics related with Rehabilitation of Children addicted to Narcotics in the Regency of Sampang is hindered by the unavailability of location for rehabilitation for people addicted to narcotic, especially for children. This is regarded ineffective recalling that the number of addicted individuals is rising in the Regency of Sampang. In the organisational structure of National Narcotic Agency in the Regency, sub-field of the rehabilitation and therapy is provided despite the absence of the place to cope with the rehabilitation. This problem is among other issues such as larger number of the people and area, lack of facilities, human resources, and knowledge about the danger caused by the drug. The place for rehabilitation needs to be proposed and made available to the National Narcotic Agency of the Province of East Java so that this issue can be handled locally in the regency area. To realise this, increasing human resources to disseminate narcotic-related information also needs to be taken into account. The information can be delivered in a workshop setting in 186 villages in the regency. This workshop should also be delivered to other remote areas where attention from the government is quite rare. Keywords: rehabilitation, children