CONSENT DECREE SEBAGAI SALAH SATU CARA DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA ( Perbandingan dengan Negara Amerika Serikat)
| Main Author: | Imaddudin, Muhammad Fadil |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2019
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3525 |
Daftar Isi:
- CONSENT DECREE SEBAGAI SALAH SATU CARA DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Perbandingan dengan Negara Amerika Serikat) M Fadil Imaddudin, Dr. Sukarmi, SH.,M.Hum., Moch. Zairul Alam, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: fadilimaddudin@gmail.com ABSTRAK Consent Decree adalah perjanjian yang disetujui para pihak (dalam penegakan hukum persaingan usaha adalah penegak hukum dengan terduga pelanggar) yang berisikan kesepakatan dari terduga untuk menghentikan dugaan pelanggarannya dan didalamnya terdapat campur tangan hakim sebagai perintah dari pengadilan, metode ini merupakan penyelesaian perkara di Amerika yang dilakukan diluar persidangan. Metode ini digunakan oleh Federal Trade Commission (FTC) dan Departement of Justice (DOJ) dalam penyelesaian perkara persaingan usaha. Metode consent decree dapat memberikan efisensi dalam hal SDM dan biaya serta dapat mempercepat penanganan kasus persaingan usaha. Penggunaan consent decree di Amerika telah menjadi suatu alat penegakan hukum persaingan usaha yang sangat penting. KPPU memiliki kendala-kendala yang membuat penegakan hukum persaingan usaha tidak maksimal. KPPU dapat menggunakan metode consent decree sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi. Saat ini KPPU memiliki metode menyerupai consent decree yang bernama Perubahan Perilaku yang diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019, namun dasar penggunaan metode tersebut masih belum diatur dalam undang-undang. Perubahan Perilaku yang saat ini diatur dalam Perakom Nomor 1 Tahun 2019 memiliki perbedaan-perbedaan dengan consent decree. Berdasarkan hal tersebut dalam skripsi ini penulis mengkaji mengenai urgensi pengaturan consent decree di Indonesia kemudian membandingakan pengaturan dan analisis perbedaan antara consent decree dengan perubahan perilaku. Kata Kunci: Consent Decree, KPPU, Perubahan Perilaku ABSTRACT Consent Decree is an agreement that is approved by the parties and in which there is a judge's interference as an order from the court, this method is a settlement of cases in America carried out outside the trial. This method is used by the Federal Trade Commission (FTC) and the Department of Justice (DOJ) in resolving business competition cases. The consent decree method can provide efficiency in terms of human resources and costs and can speed up the handling of cases of business competition. The use of consent decree in America has become a very important business competition law enforcement tool. The Business Competition Supervisory Commission as a business competition law enforcement agency has obstacles that make law enforcement of business competition not optimal. KPPU can use the consent decree method as a solution to the problems faced. At present KPPU has a consent decree-like method called Behavior Change. Behavior changes currently regulated in Perkom Number 1 of 2019 have differences with consent decree. Based on this matter, in this thesis the author examines what constitutes the urgency of the adoption of consent decree in Indonesia and then comparisons and consent decree analysis with behavioral changes. Keywords: Consent Decree, KPPU, Behavior Change