KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
| Main Author: | Afifudin, Mohammad Azhar Tito |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2019
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3509 |
Daftar Isi:
- Mohammad Azhar Tito Afifudin, Ratih Dheviana Puru HT, SH., LLM, Syahrul Sajidin, SH., MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Azhartito666@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum pengaturan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja migran Indonesia pasca Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. kepastian hukum pengaturan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja migran Indonesia pasca Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 29tidak mencerminkan kepastian hukum jaminan sosial pekerja Indonesia. Sehingga wujud kepastian hukum denga dipastikannya dengan keberadaan Coordiation of Benefit (CoB). Untuk resiko yang termuat dalam jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintahan atau swasta. Manfaat koordnasi merupakan proses dua atau lebih penganggung yang menanggung orang yang sama untun benefit asuransi kesehatan yang sama. Kata Kunci: Kepastian hukum, jaminan sosial ketenagakerjaan, Pekerja Migran Indonesia ABSTRACT This research is aimed to study the legal certainty regarding the regulation of social security for Indonesian migrant workers following Act Number 18 of 2017 concerning Protection for Indonesian Migrant Workers. The legal certainty concerning the case after Article 29 of Act Number 18 of 2017 took into effect does not reflect any legal certainty related to social security for Indonesian workers. Therefore, the manifestation of the legal certainty should be relevant to the existence of Coordination of Benefit (CoB). Referring to the risks stipulated in social security, Social Security Administrative Body (BPJS) for Workers can work in partnership with government institutions or private sectors. The coordination is intended for the process for two or more insurers responsible for the same persons under the same health insurance. Keywords: legal certainty, social security for workers, Indonesian migrant workers