TINJAUAN YURIDIS PASAL 182 HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERKAIT HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA (Studi Perspektif Etika Hukum)
| Main Author: | Budiman, Atika Maharani |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2019
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3506 |
Daftar Isi:
- Atika Maharani Budiman. Dr. Abdul Madjid, SH., M.Hum. M. Dahlan, SH., MH. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya atikamaharani777@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini penulis membahas tentang permasalahan antara hak politik mantan narapidana dilihat dari perspektif sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terkait dengan persyaratan pemilihan umum legislatif yaitu DPD Perseorangan yang diatur dalam Pasal 182 huruf g dan Pasal 258 ayat (2) huruf c dilihat dari perspektif etika hukum. Dari hasil penelitian yang telah dianalisis penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu: (1) Dilihat dari perspektif etika hukum, ketentuan dalam Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah tidak tepat karena seorang mantan narapidana adalah orang yang pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan moral, dimana dari segi etika akan menimbulkan akibat buruk; dan (2) setelah dilihat dari perspektif etika hukum, maka ketentuan dari Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 akan bertentangan dengan ketentuan sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 karena dengan adanya kedua aturan tersebut seperti tidak mempercayakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Kata Kunci: Kepastian hukum, etika, mantan terpidana Putusan MK No 42/PUU/XIII/2015, Undang-undang No 7 Tahun 2017 ABSTRACT This thesis discusses issues between political right of an ex-convict from the perspective of the system set by the Department of Corrections as regulated in Act Number 12 of 1995 concerning Corrections and Requirement of legislative general election for personal Regional Representative Council as regulated in Article 182 letter g and Article 258 Paragraph (2) letter c from the perspective of legal ethics. The research result concludes that (1) from the perspective of legal ethics, the provision in Article 182 letter g of Act Number 7 of 2017 is not relevant since an ex-convict is deemed a person once involved in a conduct against norms of law and moral values; in terms of ethics, it could lead to bad consequences; and (2) in the perspective of legal ethics, the provision of Article 182 letter g of Act Number 7 of 2017 is irrelevant to correctional system as regulated in Act Number 12 of 1995 since the existence of both regulations seems to imply that the provision in Act Number 12 of 1995 is doubted. Keywords: legal certainty, ethics, ex-convict based on Decision by Constitutional Court Number 42/PUU/XIII/2015, Act Number 7 of 2017