PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PIHAK KONTRAKTOR YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM PEMBUATAN SERTIFIKAT KEAHLIAN DENGAN MEMALSUKAN DATA PENGALAMAN PEKERJAAN ( Studi di Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Kota Surabaya )
| Main Author: | Bachri, Muhammad Syaiful |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2019
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3456 |
Daftar Isi:
- MUHAMMAD SYAIFUL BACHRI Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: syaifulyoichi02@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pihak Kontraktor Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Pembuatan Sertifikat Keahlian Dengan Memalsukan Data Pengalaman Pekerjaan (Studi kasus kontrak kerja di Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Kota Surabaya). Berdasarkan fakta, bahwa penerapan sanksi administratif yang dilakukan oleh Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi terhadap kontraktor tidak sesuai dengan apa yang tercantum didalam Peraturan LPJK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Dan Registrasi Tenaga Ahli. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan sanksi yang akan dilakukan oleh Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi (LPJK) terhadap pihak kontraktor yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan sertifikat keahlian (SKA)? (2) Apa hambatan yang dimiliki pihak Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi (LPJK) jika mengalami kesulitan dalam pemberian sanksi kepada pihak pengusaha kontraktor yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan sertifikat keahlian (SKA)? Penelitian menggunakan jenis yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Kota Surabaya. Jenis dan Sumber data adalah data primer,data sekunder dan data tersier. Data Primer dapat diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber. Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, pendapat dari para ahli hukum dan studi internet. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, bahwa terdapat ketidak sesuian dalam pemberian sanksi administratif terhadap kontraktor dalam pembuatan sertifikat keahlian di Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Kota Surabaya. Kata Kunci: Penerapan Sanksi Administrasi, Kontraktor, Peraturan LPJK Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Dan Regristrasi Tenaga Ahli, Undang - Undang No. 4 Tahun 1992 tentang,Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999, Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi ABSTRACT Based on what has been studied, it is obvious that administrative sanction is not imposed according to the provisions of Regulation of Construction Services Development (LPJK) Number 5 of 2017 concerning Qualification and Registration of Expert Staff by Construction Services Development. This issue is followed by the following research problems: 1) how is the sanction imposed by the services development on the contractors committing the violation over the issuance of certificates of skills? 2) What are the impeding factors faced by the services development in imposing the sanction on the contractors over the case? This research employed empirical juridical methods with socio-juridical approach. The research took place in Construction Services Development in Surabaya, which required primary, secondary and tertiary data. The research result reveals that administrative sanction is not imposed accordingly. Keywords: imposing administrative sanction, contractors, regulation of LPJK Number 5 of 2017 concerning Qualification and Registration of Expert Staff, Act Number 18 of 1999 of Construction Services Development.