IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT (1) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP MODIFIKASI PENGGANTIAN MESIN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (Studi Di Balai Pengujian Laik Jalan Dan Ser
| Main Author: | Hardika, Fajar |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2019
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3453 |
Daftar Isi:
- Fajar Hardika, Agus Yulianto, S.H.,M.H., Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Fajarhardika.tanus@gmail.com ABSTRAK Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan wajib uji tipe kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor roda empat yang melakukan modifikasi penggantian mesin berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Uji tipe kendaraan bermotor adalah pengujian yang dilakukan kendaraan bermotor yang dibuat,dirakit,atau dimpor serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi, tetapi masalah yang terjadi banyak dijumpai di jalan modifikasi penggantian mesin kendaraan bermotor roda empat yang tidak melakukan uji tipe ulang sehingga tidak terpenuhi standard kelaikan untuk digunakan di jalan raya. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana implementasi Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor terhadap Modifikasi penggantian mesin kendaraan bermotor roda empat di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor? dan Apa hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan ketentuan terkait wajib uji tipe bagi modifikasi penggantian mesin kendaraan bermotor roda empat di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor? Untuk menjawab permasalahan diatas, jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan peneltian, maka penulis berkesimpulan bahwa implementasi peraturan uji tipe kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor roda empat yang dimodifikasi penggantian mesin masih belum baik dan tidak efektif Kata Kunci: Uji Tipe Kendaraan, Modifikasi, Kendaraan Bermotor Roda Empat, Mesin. ABSTRACT This research discusses an issue concerning compulsory inspection for four-wheeled vehicles whose engines are modified according to Indonesian Transportation Minister’s Regulation Number 33 of 2018 concerning Vehicle Inspection. This inspection is aimed for made, assembled, and imported vehicles and for those modified, but several four-wheeled vehicles operating on road are found not to be re-inspected, resulting in failure to meet the roadworthiness standard. Thus, regarding the existing situation, this study is aimed to seek into how Article 3 Paragraph (1) of Indonesian Transportation Minister’s Regulation Number 33 of 2018 concerning Vehicle Inspection in relation to Modification of Engine Replacement in Four-wheeled Vehicles in Vehicle Roadworthiness Inspection and Certification Centre is implemented and what impeding factors exist in the implementation of the law and measures are taken to tackle the implementation. To answer the research problems, this research employed empirical juridical method supported by socio-juridical approach that involved primary and secondary legal materials. The data obtained was analysed based on qualitative-descriptive method. All the analysis led to the result concluding that the regulation concerning the inspection has not been effectively implemented. Keywords: vehicle inspection, modification, four-wheeled vehicles, engine