PENERAPAN PASAL 27 AYAT (1) JO. PASAL 45 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL VIA MEDIA SOSIAL (STUDI DI SATRESKRIM
| Main Author: | Saskia, Elly |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2019
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3439 |
Daftar Isi:
- Elly Saskia Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya ellysaskia04@gmail.com ABSTRAK Polres Malang Kota menerapkan pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik terhadap pelaku pelecehan seksual via media sosial. Namun sebagian besar kasus berhujung tanpa kepastian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik terhadap pelaku pelecehan seksual via media sosial di Polres Malang Kota dan apa hambatan yang dihadapi penyidik dalam menerapkan pasal tersebut. Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik terhadap pelaku pelecehan seksual via media sosial di Polres Malang Kota masih belum efektif dikarenakan hambatan sarana dan prasarana yang digunakan kurang memadai, sulit menentukan tersangka, sulit menemukan tersangka, kurangnya alat bukti, hanya ada satu pasal yang dapat digunakan dan saksi yang kurang kooperatif. Kata Kunci: Kejahatan Mayantara, Pelecehan Seksual, Media Sosial Abstract Despite the fact the Sub-regional Police Department of Malang has implemented Article 27 Paragraph (1) Jo. Article 45 Paragraph (1) of Act number 19 of 2016 concerning Amendment to Act Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions for sexual harassers via social media, most related cases are left with uncertainty. From the issue, this research was aimed to find out how Article 27 Paragraph (1) jo. Article 45 Paragraph (1) of Act Number 19 of 2016 concerning the Amendment to Act Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions is implemented for sexual harassers via social media in the Police Department of Malang, and what are the impeding factors faced by enquirers in charge to implement the law? To answer the problems, this research employed empirical juridical method with socio-juridical approach. The discussion of the research reveals that the regulation has not been effectively implemented due to infrastructure issues where they are not sufficiently provided. Moreover, there are other issues over determining and finding harassers, lack of evidence, and lack of law where there is only one Article referred to and uncooperative witness. Keywords: cyber crime, sexual harassment, social media