Lihat Juga

• Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kesalahan Administrasi Yang Berindikasi Korupsi Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Analisis Yuridis Pasal 20 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Pasal 4 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
  oleh: Suyitno, Ria Galang Islamiati
  Terbitan: (2019)
• RATIO LEGIS PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PASAL 4 UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAI DIUBAH UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TIDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI TEORI PEMIDANAAN
  oleh: ANDHI ARDHANI, 031324153041
  Terbitan: (2018)
• Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi berdasarkan pasal 59 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan pasal 20 ayat (2) undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = Solving mechanism of state financial loss due to administrative failure and/or error based on article 59 of law number 1 of 2004 on state treasury and article 20 (2) of law number 30 of 2014 on government administration
  oleh: Marbun, Nindya Meylani, author, et al.
  Terbitan: (2016)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME GUGATAN PERDATA SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Studi Terhadap Ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
  oleh: KRISNAWANTO, EDWIN
  Terbitan: (2007)
• ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 21 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
  oleh: NIM. A2021151062, YUSE CHAIDI ADHAR, SH
  Terbitan: (2019)