ANALISIS PASAL 22 POJK NOMOR 29 TAHUN 2014 JO PASAL 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2015 TERKAIT JANGKA WAKTU PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DEMI TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
| Main Author: | Damara, Miranda Damara |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2019
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3371 |
Daftar Isi:
- Miranda Damara, Prof. Dr. Suhariningsih, SH., MS., Prawatya Ido Nurhayati, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum, Universitas Brawiajaya damaramira@gmail.com ABSTRAK Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Multiguna dengan Debiturnya pada dasarnya memerlukan suatu hubungan kepercayaan yang diperantarai lembaga Jaminan Fidusia. Pengaturan terkait jangka waktu pendaftaran Jaminan Fidusia terdapat pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia. Namun, terdapat ketentuan lain yang mengatur jangka waktu pendaftaran Jaminan Fidusia yaitu Pasal 22 POJK Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Perusahaan Pembiayaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil jurnal menyimpulkan terdapat inkonsistensi pengatutran jangka waktu pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga berlakulah asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis atas Pasal 22 POJK Nomor 29 Tahun 2014. Akibat hukum bagi Perusahaan Pembiayaan yang melanggar Pasal 22 POJK Nomor 29 Tahun 2014 adalah pengenaan sanksi administratif bertahap. Meskipun demikian perjanjian pembiayaan tetap dianggap sah dan mengikat bagi para pihak.Kata Kunci: Jangka Waktu, Pendaftaran, Jaminan Fidusia, Perusahaan Pembiayaan ABSTRACT Lending company offering multipurpose loan to its debtors is basically based on trust between the two parties with the support of fiduciary guarantee. The term required for fiduciary guarantee registration is regulated in Article 4 of Government Regulation number 21 of 2015 concerning Procedures of Fiduciary Guarantee Registration. Another related provision regulating this could be found in Article 22 of Regulation of Financial Services Authority Number 29 of 2014 concerning Lending Services Arrangement. The difference between the two regulations, however, may lead to uncertainty of law for the lending company. This research employed normative juridical method, revealing that there is inconsistence of the regulation regarding the term required for fiduciary guarantee registration, and this inconsistence brings the principle of lex Specialis Derogat Legi Generalis into effect regarding the Article 22 of Regulation of Financial Services Authority Number 29 of 2014. Administrative sanction can be gradually imposed on those violating Article 22. However, lending agreement is deemed valid and binding to all parties. Keywords: term, registration, fiduciary guarantee, lending company