BENTUK PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH PEMERINTAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
| Main Author: | Silvya, Vrisca |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2019
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3364 |
Daftar Isi:
- Vrisca Silvya, Ratih Dheviana Puru HT, SH., LLM, Syahrul Sajidin, SH., M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Vriscas.sylvia@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan penyelenggaraan penempatan PMI oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan dan melalui akses internet. Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis interpretatif gramatikal dan interpretatif sistematis. Berdasarkan hasil penelitian ini maka bentuk pengawasan penyelenggaraan penempatan PMI oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya dapat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bentuk pengawasan yang dimaksud antara lain yaitu berupa monitoring, evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan bentuk pengawasan berupa reviu, pemeriksaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kata Kunci : Bentuk Pengawasan, PMI ABSTRACT This research is aimed to find out type of supervision given in placement of Indonesian migrant workers by both central government and local governments as in Act Number 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers. This study is categorised as normative juridical research with statute and conceptual approaches. The data involves primary, secondary, and tertiary materials obtained from literature and data retrieved from the Internet, followed by an analysis based on grammatical and systematic interpretation. The result finds that the supervision for placement of Indonesian migrant workers performed by both central and local governments can refer to Government Regulation Number 18 of 2017 Protection of Indonesian Migrant Workers, which can be followed by reference to Government Regulation Number 12 of 2017 concerning Coaching and Supervision for Local Governments. The supervision involves monitoring and evaluation given by the central government in terms of reviews and inspection by local governments. Keywords: supervision, Indonesian migrant workers