IMPLEMENTASI PASAL 46 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TETANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERKAIT TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN (STUDI KASUS DI POLRES KEDIRI)
| Main Author: | Arissandy, Vivi Junita |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2019
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3361 |
Daftar Isi:
- Vivi Junita Arissandy Pembimbing : Dr. Yuliati,S.H,LL.M Ardi Ferdian,S.H,M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: vivijunita18@yahoo.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 46 Ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana di Bidang Perbankan di Wilayah Kediri dan untuk mengetahui kendala Pasal 46 Jo Pasal 30 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana di Bidang Perbankan di Wilayah Kediri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kota Kediri sebagai salah satu kota yang mempunyai kasus perbankan. Dalam pengelolaan dan menganalisis suatu data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 1) Implementasi Pasal 46 ayat 3 dalam UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana di Bidang Perbankan di Wilayah Kediri belum sepenuhnya berjalan efektif dan efesien karena dari hasil wawancara penulis masih banyak kasus kasus perbankan yang masih sering terjadi. 2) kendala penanganan implementasi Pasal 46 ayat 3 UU No.19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam Tindak Pidana di Bidang Perbankan di Wilayah Hukum Polres Kediri adalah Peraturan perundang-undangan dibidang perbankan yang masih belum efektif , minimnya teknologi yang dipakai, kurang maksimalnya koordinasi penyidik Polres Kediri dengan pihak internet service provider dan perbedaan pendapat atau presepsi dalam melakukan penanganan terhadap kejahatan cyber dalam hal pembuktian dan alat bukti. Kata Kunci: Implementasi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tindak Pidana Perbankan ABSTRACT Vivi Junita Arissandy, criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, in may 2019,IMPLEMENTATION OF ARTICLE 46 PARAGRAPH 3 LAW NUMBER 19 OF 2016 STATED AMENDMENT TO LAW NUMBER 11 OF 2008 CONCERNING INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS RELATED TO CRIMINAL ACTIONS IN THE BANKING FIELD (CASE STUDY IN POLRES KEDIRI). This research is aimed to analyze the implementation of Article 46 Paragraph 3 in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions in Banking Crimes in the Kediri Region and to find out impeding factors regarding the implementation of the law concerning the criminal offenses in banking in Kediri. This is an empirical juridical research supported by socio-juridical approach. The study took place in Kediri, one of the cities having banking criminal issues. The data obtained for the study was further analysed based on qualitative analysis. The results showed 1) Implementation of Article 46 paragraph 3 in Law No.19 of 2016 concerning Amendment to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions has not been performed effectively and it is lack of efficiency since several banking criminal issues were found based on the result of interviews. 2) constraints on the implementation of Article 46 paragraph 3 of Law No.19 of 2016 concerning information and electronic transactions in Banking Crimes in the Legal Territory of Kediri Police are legislation in the banking sector that is still not effective, the minimum technology used , the lack of coordination of investigators at the Kediri police station with the internet service provider and differences of opinion or perception in handling cyber crime in terms of evidence and evidence.Keywords: Implementation, Act Concerning Electronic information and Transaction Law, Banking-related Criminal cases