ANALISIS PERBANDINGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KONTRAK KERJA SAMA SKEMA COST RECOVERY DENGAN SKEMA GROSS SPLIT
| Main Author: | Satrio, Anandito |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2019
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3358 |
Daftar Isi:
- Anandito Satrio, M. Zairul Alam, S.H., M.H, Shanti Riskawati, S.H., M.K.nFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : ananditosp@gmail.com ABSTRAKDalam kegiatan usaha hulu migas, kontrak kerja sama dapat berganti skema, guna menemukan skema yang paling menguntungkan Negara dan tercapainya kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Penelitian ini, pada permasalahan dilatarbelakangi oleh perubahan skema kontrak kerja sama yang semula skema cost recovery menjadi skema gross split. Perubahan skema gross split pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Tetapi dengan lahirnya peraturan tersebut, mengakibatkan timbulnya hal baru dalam hal pengadaan barang dan jasa kegiatan usaha hulu migas. Dalam Pasal 18 Peraturan Menteri ESDM No. 08 Tahun 2017 tersebut menjelaskan bahwa: “Pengadaan atas barang dan jasa dilakukan oleh Kontraktor secara mandiri”. Hasil penelitian menunjukan bahwa skema gross split menjadikan pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh kontraktor secara mandiri. Perubahan skema gross split memilikidampak berupa keuntungan dan kerugian, antara lain: tidak ada pengembalian biaya produksi oleh Negara, lebih efisien, lebih transparan, mengurangi rantai birokrasi, dan pengawasan oleh SKK Migas berkurang. Dan, pengadaan barang/ jasa secara mandiri tersebut selanjutnya menggunakan pedoman internal perusahaan yang memperhatikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya, pembangunan berkelanjutan, sederhana, akuntabel, efisien, dan efektif.Kata Kunci : Pengadaan Barang dan Jasa, Kegiatan Usaha Hulu Migas, Gross Split ABSTRACTIn upstream oil and gas industry, the scheme of cooperation agreement can change, mainly aimed to find the most profitable scheme for the state and for the sake of the welfare of the people as a whole. This research was conducted based on the change in scheme of cooperation from cost recovery to gross split. The change of the scheme to gross split was firstly regulated in Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 8 of 2017 concerning gross split profit sharing contract. Following this regulation, a new issue over goods and services procurement in upstream oil and gas industry emerged. The Minister, in Article 18 of the Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 8 of 2017, states that good and services procurement is to be provided independently by contractors. The research result reveals that the gross split scheme leads to independent provision of the procurement. The change in gross split scheme gives both positive and negative impacts, where it is believed to be more efficient and transparent. Moreover, due to this change, there is no production cost return that has to be paid by the state and it cuts the chain of bureaucracy and reduces the supervision by Special Task Force of Oil and Gas. The independent procurement further follows corporate internal guidelines that are mainly addressed to great values of benefits, sustainable, accessible, accountable, efficient, and effective development.Keywords : Procurement of goods and services, upstream oil and gas, gross split