EFEKTIFITAS PASAL 21 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG PERUMAHAN TERHADAP SARANA PEMAKAMAN
| Main Author: | Widjaya, I Nengah Gowinda |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2019
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3323 |
Daftar Isi:
- I Nengah Gowinda Widjaya, Dr. Shinta Hadiyantina, SH, MH., Lutfi Effendi, SH., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : gowindawijaya@gmail.com Abstrak Penelitian ini membahas perbedaan antara ketentuan pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pemakaman (das sollen) dan praktek dimana pengembanga hanya membangun perumahan tanpa menyediakan pemakaman (das sein). Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait efektifitas Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemakaman Terkait Tanggung Jawab Pengembang Perumahan Terhadap Sarana Pemakaman dan hambatan serta solusi penyediaan pemakaman bagi perumahan yang belum menyediakan sarana pemakaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pemakaman masih belum/ tidak efektif, ketidak efektifan tersebut disebabkan karena unsur-unsur utama dari teori efektifitas masih belum dapat terpenuhi dan 2. Hambatan dari segi substansi hukum adalah tidak adanya sanksi baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat denda, masih belum ada upaya untuk menyelesaikan hambatan tersebut. Hambatan dari segi sutruktur hukum adalah penyediaan lahan pemakaman dari hasil uang pengganti yang sulit dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Malang Bagian Pemakaman akibat padatnya pemukiman di Kota Malang, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Malang untuk melakukan penertiban bangunan liar dan kumuh di Kota Malang. Hambatan dari segi budaya hukum adalah pengembang perumahan yang lebih memilih jalan yang menguntungkan diri sendiri dengan memberikan uang pengganti daripada menyediakan lahan pemakaman serta pemikiran profit oriended sehingga lebih memilih penyediaan fasilitas umum yang lebih menjual atau bahkan sama sekali tidak menyediakan fasilitas umum, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dilakukannya sosialisasi untuk merubah pola pikir dari pengembang perumahan. Kata kunci : Perumahan, Pengembang, Fasilitas Umum, Pemakaman. Abstract This study discusses the differences between the provisions of Article 21 of the Regional Regulation of Malang City Number 3 of 2006 concerning the Implementation of Funerals (das sollen) and the practice where developers only build housing without providing funerals (das sein). Based on this, the problems formulated are related to the effectiveness of Article 21 of the Malang City Regional Regulation Number 3 of 2006 concerning the Implementation of Funerals Related to Housing Developer Responsibilities to Funeral Facilities and obstacles as well as solutions for the provision of funerals for housing that has not provided funeral facilities. The results showed that Article 21 of the Regional Regulation of Malang City Number 3 of 2006 concerning the Implementation of Funerals was still not / ineffective, the ineffectiveness was caused by the main elements of the theory of effectiveness still not being fulfilled and 2. Obstacles in terms of legal substance were absence both administrative and fines sanctions, there are still no efforts to resolve these obstacles. Obstacles in terms of legal structure are the provision of funeral land from proceeds of substitute money that is difficult to do by the Public Works and Housing Office of Malang City Cemetery Section due to densely populated settlements in Malang City, the efforts made are by coordinating with the Malang City Regional Government to control illegal buildings and slum in Malang City. Constraints in terms of legal culture are housing developers who prefer paths that benefit themselves by providing substitute money rather than providing funeral land and oriended profit thinking so that they prefer the provision of public facilities that are more selling or even completely without providing public facilities, efforts made to overcoming these obstacles is to carry out socialization to change the mindset of housing developers. Keywords : Housing, Developers, Public Facilities, Funerals.