PEMBATASAN HAK BERAGAMA BAGI MUSLIM UIGHUR OLEH PEMERINTAH DAERAH XINJIANG CHINA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
Main Author: | Azka, Naura Qonita |
---|---|
Format: | Article eJournal |
Bahasa: | ind |
Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2019
|
Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3304 |
Daftar Isi:
- Naura Qonita Azka Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email : Nauraqonitta@gmail.com Abstrak Kebebasan beragama adalah salah satu prinsip yang mendukung kebebasan setiap manusia untuk menganut, memilih dan menjalankan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi ataupun umum. Di dalam ICCPR, kebebasan beragama termasuk dalam klasifikasi non-derogable, dimana hak tersebut mutlak tidak dapat diganggu gugat bahkan dalam keadaan genting sekalipun. Namun pada kenyataannya kebebasan beragama atau berkeyakinan bukan merupakan kebebasan mutlak yang dimiliki oleh setiap manusia. Di dalam hukum internasional kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat dibatasi oleh negara (pemerintah) dengan alasan yang dibenarkan untuk perlindungan atas beberapa hal, diantaranya adalah public safet; public order; public helth; public morals; dan protection of rights and freedom of others. Kata Kunci : Pembatasan, Kebebasan Beragama, ICCPR AbstractFreedom to have a religion is one of principles that supports human rights to choose, follow, or perform their religion or faith in their private or general sphere. In ICCPR, freedom to have a religion is classified as non-derogable, meaning that the right is absolute and final. However, in reality, freedom to have a religion is not as absolute as it should be in every individual. Based on International law, freedom to have a religion or faith is only restricted by a state (government) for the following acceptable reasons: public safety; public order; public health; public morals; and protection of rights and freedom of others. Keywords: restriction, freedom to have a religion, ICCPR