PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PASAL 7 AYAT (1) HURUF O PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (Studi Penyelenggaraan Reklame di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban)
| Main Author: | Qosim, Andhika Meilana |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2019
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3293 |
Daftar Isi:
- Andhika Meilana Qosim, Lufi Effendi, S.H,.M.Hum, Agus Yulianto, S.H,.M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : andhikameilana27@gmail.com Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran reklame pada Pasal 7 ayat (1) huruf O Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014, serta menganalisis kendala dan upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran reklame di Kabupaten Tuban. Dilatar belakangi dengan adanya fakta masih banyak papan reklame yang terpasang dijalanan dan tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, bahkan masih ada pemasangan papan reklame yang tidak memiliki izin pemasangan reklame. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian dengan menggambarkan tentang kondisi keadaan subyek dan obyek penelitian dan melakukan observasi langsung dilapangan terkait bagaimana pelaksanaan suatu produk hukum yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pelaksanaan atau permasalahan yang ada. Kata Kunci : Penegakan hukum, Reklame, Satuan Polisi Pamong Praja Abstract The aim of this study was to understandthe law enforcement against violation of advertisementcovering in Article 7 Paragraph (1) Letter (O) of Local Regulation of Tuban Regency Number 16 Year 2014, and analyze the protection and efforts of the Pamong Praja Police Unitrelated to law enforcement against violation of billboard in Tuban Regency. This was motivated by the fact that there are many billboards in the street and do not run with appropriate procedure and regulation, and it is still many billboards which do not have permit in advertisement placement.The type of research used in this study was empirical legal research which described the condition of subject and object of studies and conducted direct observation in the field related to how the implementation of legal product that has been made by the Government to regulate the implementation or existing obstacles. Keywords: Law Enforcement, Advertisement, Pamong Praja Police Unit