Lihat Juga

• Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Toko Modern Yang Melanggar Izin Usaha Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul)
  oleh: Adhyaksa, Rendra Pratama
  Terbitan: (2019)
• Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Izin Usaha Pemondokan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan (Studi di Wilayah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang))
  oleh: Wibowo, Fajar Satrio
  Terbitan: (2019)
• KEWENANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PANDEGLANG DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PANDEGLANG
  oleh: SENJAWATI, LASTRI
  Terbitan: (2018)
• Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kediri No. 42 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Studi Pada Perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan HO Di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri)
  oleh: Khotibah, Umami
  Terbitan: (2017)
• IMPLEMENTASI PASAL 6 PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM INFORMASI PERIZINAN SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI (SIMPATIK) DALAM PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) (Studi Kasus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri)
  oleh: Phillothra, Ozzytha
  Terbitan: (2022)