AKIBAT HUKUM BAGI PARA PIHAK PADA PERJANJIAN NOMINEE JUAL BELI TANAH HAK MILIK YANG DIBATALKAN OLEH HAKIM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 82/PDT.G/2013/PN.DPS)
| Main Author: | Wahyudi, Denna Ayu P |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2018
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3118 |
Daftar Isi:
- Denna Ayu P. W, Prof. Moh Bakri, SH., MS., Diah Pawestri Maharani, SH., MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dennawahyudi@yahoo.com Abstrak Peraturan tentang perjanjian nominee, khususnya mengenai kepemilikan hak milik atas tanah di Indonesia belum diatur secara jelas. Hal ini menimbulkan celah bagi masyarakat untuk melakukan penyelundupan hukum. Akibat dari perjanjian ini, tanah akan dikuasai oleh dua pemilik yaitu WNA (beneficial owner) dan WNI (nominee), sehingga apabila hak miliknya dialihkan secara sepihak dapat merugikan pihak ketiga sebagai pembeli yang beritikad baik. Tujuan penelitian yang menggunakan metode hukum normatif ini, bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis perlindungan hukum yang diperoleh pembeli beritikad baik apabila perjanjian nominee dibatalkan oleh hakim setelah proses jual beli atau peralihan hak milik sudah terlaksana antara nominee dan pihak ketiga. Perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik atas tanah hak milik yang berasal dari perjanjian nominee yang dibatalkan oleh hakim dapat diberikan melalui perlindungan hukum represif. Perjanjian jual beli tanah hak milik yang dilakukan secara nominee tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut demi melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Selanjutnya, dilakukan lelang terhadap tanah sengketa yang kemudian uang hasil penjualannya dikembalikan kepada beneficial owner, pihak nominee, dan pembeli beritikad baik. Kata Kunci: Akibat Hukum, Itikad Baik, Perjanjian Nominee Abstract Nominee agreement in Indonesia has not been clearly regulated. This issue leads a chance of tort. This agreement might also lead to the situation in which the land will be owned by both a foreigner as the beneficial owner and an Indonesian as the nominee. As a consequence, when the ownership right is transferred unilaterally, it could disadvantage the third party as the buyer with good faith. This research was conducted with normative legal method aiming to find out and analyze the legal protection provided for the buyer with good faith when this nominee agreement is annulled by the judge after the sale and purchase process or right transfer is performed between the nominee and the third party. The legal protection for the buyer with good faith regarding the land of ownership right from nominee agreement annulled by the judge can be provided in the form of repressive protections. The sale and purchase agreement done in nominee form is not acceptable as it is not relevant to Civil Code. The objective of the agreement itself is considered a failure. This situation is further followed by selling the land through a bidding process in which the money will be returned to the beneficial owner, nominee, and the buyer with good faith. Keywords: legal consequences, good faith, nominee agreement