KEWENANGAN DISKRESI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEIMIGRASIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR PENGADILAN TERKAIT PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I MALANG)
| Main Author: | Wardhany, Putri Handyta Kusuma |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2018
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3110 |
Daftar Isi:
- Putri Handyta Kusuma Wardhany, Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H., Fines Fatimah, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email : putri.handytakusuma@gmail.com ABSTRAK Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian (PPNS Keimigrasian) menggunakan kewenangan diskresi dengan memilih Tindakan Administratif Keimigrasian sebagai upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan saat menangani tindak pidana keimigrasian, terutama penyalahgunaan izin tinggal, menimbulkan pertentangan dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana. Tentunya penggunaan kewenangan diskresi PPNS Keimigrasian tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan harus didasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang logis, rasional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Kata kunci: diskresi, PPNS Keimigrasian, penyalahgunaan izin tinggal, penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. ABSTRACTCivil Servant Investigators of Immigration (Immigration investigators) using discretionary authority to choose Immigration Administrative Measures as an effort to settling disputes out of court when dealing with the crime of immigration, especially the misuse of residence permits, create conflict in the implementation of criminal law enforcement. Certainly, the use of discretionary powers of Immigration investigators cannot be done arbitrarily and must be based certain considerations are logical, rational and in accordance with applicable law.Keywords: Discretion, Immigration Investigators, misuse of residence permits, settlement of a criminal case out of court.