ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PAILIT OLEH PEKERJA PT.MERPATI NUSANTARA AIRLINES (Studi Putusan No. 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Jkt.Pst)
| Main Author: | Nugra, Julio Mangatas |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2018
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3073 |
Daftar Isi:
- Julio Mangatas Nugra, Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M., Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email :Julio.tambunan@yahoo.com ABSTRAK Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UUK dan PKPU) mensyaratkan adanya unsur utang dan unsur ketidakmampuan terhadap para kreditor untuk melakukan permohonan pailit. Dalam Putusan No. 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Jkt.Pst , permohonan mantan pekerja PT.Merpati Nusantara Airlines ditolak oleh hakim dalam putusan pengadilan niaga dengan pertimbangan bahwa pengadilan yang tepat dalam pengajuan penyelesaian utang ini adalah pengadilan hubungan industrial.Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian dasar pertimbangan hakim terhadap ditolaknya permohonan pailit terhadap PT.Merpati Nusantara Airlines . Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis-Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini menunjukan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam putusan penolakan permohonan pailit PT.Merpati Nusantara Airlines tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam UUK dan PKPU.Hal ini karena syarat atas terpenuhinya unsur utang telah memberikan kekuatan hukum tetap atas keabsahan kedudukan pegawai sebagai kreditor dalam melakukan permohonan pailit.Dan untuk pekerja itu sendiri, diperlukannya putusan oleh pengadilan hubungan industrial sebagai bukti otentik atas telah jatuh temponya utang oleh perusahaan. Kata Kunci: Kepailitan , Dasar Perimbangan Hakim , Permohonan Pailit Pegawai ABSTRACT Article 2 Paragraph 1 of Act Number 37 of 2004 (hereinafter referred to as UUK and PKPU) requires the existence of the element of debt and incapacity towards creditors to carry out petition bankruptcy. In the Decision No. 04 / Pdt.Sus-Pailit / 2016 / PN.Jkt.Pst., the application of a former employee of PT. Merpati Nusantara Airlines was rejected by the judges in the commercial court's decision, with the consideration that the suitable court in the filing of this debt settlement was an industrial relations court. This research discusses the suitability of the basis of the judge's consideration concerning to rejection of bankruptcy petition against PT. Merpati Nusantara Airlines. This research was conducted using a normative legal method with a statute approach and conceptual approach. The result of this research indicates that the basis of the judge's considerations in the rejection of the decision of bankruptcy petition of PT. Merpati Nusantara Airlines was not fully in accordance with the provisions in UUK and PKPU. This was because the conditions for fulfilling of the element of debt have given final legal enforcement to the validity of the position of the employee as a creditor in carrying out a bankruptcy petition. Furthermore, for the workers themselves, it needed a decision by the industrial relations court as an authentic evidence of the due date of debt by the company. Keywords: bankruptcy, a basis of judge consideration, bankruptcy petition of employees