PEMIDANAAN KORPORASI TERHADAP KETIDAKMAMPUAN MEMBAYAR UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI
| Main Author: | Wijiati, Rizka Ananda Ponty |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2018
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3042 |
Daftar Isi:
- Rizka Ananda Ponty Wijiati, Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum, Dr. Yuliati, S.H., LL.M Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341-553898, Fax: +62-341-566505 Email : rizkaananda_pewe@yahoo.com ABSTRAK Pembayaran uang pengganti dibebankan oleh korporasi karena telah terbukti pengurus secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan memperkaya atau menguntungkan korporasi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pun telah mendukung pembebanan uang pengganti terhadap korporasi apabila telah terbukti korporasi yang diuntungkan dari perbuatan melawan hukum tersebut. Namun, ditemukan bahwa korporasi tidak mampu bertanggungjawab atas kewajiban membayar uang pengganti. Pembebanan untuk melaksanakan membayar pemidanaan uang pengganti nyatanya tidak dapat menjerat korporasi dan upaya untuk mengembalikan kerugian keungan negara dinilai belum maksimal. Dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur pemidanaan korporasi terhadap pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi hanya mengatur secara teknis pembayarannya tanpa didukung norma dan upaya lain untuk membuat korporasi mendapatkan efek jera dan kontributif mampu bertanggungjawab membayar uang pengganti tindak pidana korupsi. Kata Kunci: Uang Pengganti, Korupsi, Korporasi ABSTRACT Payments of substitute money are charged by the corporation because it has been proven that the board has jointly committed a criminal act of corruption in order to enrich or benefit the corporation. Regulatory legislation has supported the imposition of substitute money against the corporation if it has proven to be a corporation benefiting from the unlawful act. However, it was found that the corporation was unable to take responsibility for the obligated to pay substitute money. The burden of paying the substitute money can not entrap the corporation and the effort to restore the losses of the state finance is not maximized. Judging from the laws and regulations governing the corporation's penalty for the payment of substitute money for corruption only regulates technically its payments without the support of norms and other attempts to make corporations a deterrent and contributive effect capable of being responsible for paying substitute money for corruption. Keyword: Substitute Money, Corruption, Corporation