DISPARITAS PUTUSAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Mrh dan Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM)
| Main Author: | Dermawan, Michael Bayu |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2018
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3037 |
Daftar Isi:
- Michael Bayu Dermawan, Dr. Nurini Aprilianda, SH.MH, Alfons Zakaria, SH., LLM.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Abstrak Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan disparitas putusan tindak pidana perkosaan antara Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Mrh dan Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM. Pilihan tema tersebit dilatarbelakangi adanya perbedaan putusan yang signifikan dimulai dari Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Mrh yang memvonis Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana perkosaan namun dalam putusan Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PID/2017/PT BJM Terdakwa dinyatakan bebas serta. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dalam putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Mrh? (2) Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam putusan nomor 42/PID/2017/PT BJM? (3) Apa penyebab terjadinya disparitas dalam putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Mrh dan putusan nomor 42/PID/2017/PT BJM? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan metode pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach), jenis data primer, sekunder yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis-normatif yaitu dengan melihat perundang-undangan, putusan pengadilan, literature, jurnal, skripsi, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu: (1) Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Mrh: a. Terbuktinya unsur memaksa dengan cara ancaman kekerasan, b. Terbuktinya unsur wanita diluar perkawinan, c. Terbuktinya unsur bersetubuh, d. Terbuktinya unsur turut serta melakukan, e. Terbuktinya unsur perbuatan berlanjut. (2) Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PID/2017/PT BJM: a. Tidak terbuktinya unsur kekerasan, b. Tidak terbuktinya unsur bersetubuh, c. Tidak terbuktinya unsur turut serta melakukan. (3) Penyebab terjadinya disparitas putusan: a. Perbedaan penafsiran unsur ancaman kekerasan atau kekerasan, b. Perbedaan penafsiran unsur bersetubuh, c. Perbedaan penafsiran unsur turut serta melakukan.Kata kunci: disparitas, putusan pidana, pemerkosaan AbstractThe research title is based on the significant difference of the Decision in which District Court of Marabahan with its Decision Number 20Pid.B/2017/PN Mrh decided the defender as a rapist. However, based on the Decision of appeal of Higher Court of Banjarmasin Number 42/PID/2017/PT BJM, the defendant was released. Three research problems are presented as follows: 1) what is the consideration of the judge in sentencing the defendant regarding Decision Number 20/Pid.B/2017/PN Mrh? (2) What is the consideration of the judge in releasing the defendant in the Decision Number 42/PID/2017/PT BJM? (3) What causes disparity to happen regarding the Decision Number 20/Pid.B/2017/PN Mrh and Decision Number 42/PID/2017/PT BJM? This research employed normative-juridical method with statute and case approaches. The data obtained involved primary and secondary materials, where the latter was analysed with normative-juridical analysis by considering laws, court decisions, literatures, journals, and theses used as references of this study. The research result concludes that: (1) the consideration of the judge of District Court of Marabahan Number 20/Pid.B/2017/PN Mrh is based on: imposition of force and threat, b. unmarried woman, c sexual intercourse, d. involvement in the crime, e. continual act. (2) Consideration of Judge of Higher Court of Banjarmasin Number 42/PID/2017/PT BJM is based on: absence of proof of violence, b. absence of proof of sexual intercourse, c. absence of proof of involvement in crime, (3) disparity in decision is due to: a. different interpretation of a threat of violence and violence, b. different interpretation of sexual intercourse, c. different interpretation of involvement in the crime.Keywords: disparity, decision, rape