PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DIDIAGNOSIS PENYAKIT YANG TIMBUL AKIBAT KERJA SETELAH BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA
| Main Author: | Renita, Shindora |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2018
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3016 |
Daftar Isi:
- Shindora Renita, Ratih Dheviana Puru HT, SH., LLM, Ranitya Ganindha , SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: shindora.renita@gmail.com ABSTRAK Perlindungan Hukum bagi Pekerja adalah Jaminan Sosial, dalam hal ini ada Jaminan Kecelakaan Kerja. Di Jaminan Kecelakaan Kerja ada Pasal 48 ayat 3 tentang Jenis Penyakit Akibat Kerja dalam peraturan tersebut, menjelaskan bahwasanya pekerja yang didiagnosisi menderita suatu penyakit akibat kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun hubungan kerja telah berakhir, jenis penyakit akibat kerja yang dimaksud pada Pasal 48 ayat 3 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden yang sudah ditetapkan PP No 44 Tahun 2015 tentang Program Penyelenggaraan JKK dan JKM menimbulkan suatu kekosongan hukum terkait jenis penyakit yang timbul akibat kerja. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang didiagnosis penyakit yang timbul akibat kerja setelah berakhirnya hubungan kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis bahan hukum menggunakan interpretasi gramatikal dansistematis. Hasil penelitian yang digunakan oleh penulis berpendapat bahwa berhak atas Perlindungan Hukum bagi Pekerja yang didiagnosis penyakit yang timbul akibat kerja walaupun hubungan kerjanya telah berakhir berhak atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja, dengan cara rutih melakukan pemeriksaan kesehatan. Pelaporan atas kecelakaan kerja yang dialami pekerja merupakan tanggung jawab dari Pengusaha. Seharusnya ada Peraturan Presiden yang mengatur jenis jenis penyakit akibat kerja karena PP sendiri mengamanatkan jenis-jenis penyakit akibat kerja itu sendiri diatur melalui Peraturan Presiden bukan di Peraturan Mentari Kesehatan sehingga pemerintah dapat konsisten akan peraturan yang telah dibuat sendiri. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyakit Yang Timbul Akibat Kerja, Berakhirnya Hubungan Kerja. ABSTRACT Social Security (JS) under which Insurance for work accident (JKK) is provided is the form of legal protection provided for workers. In JKK regulated in Article 48 Paragraph 3 on Illnesses resulting from work, it is stated that an ex-worker diagnosed with an illness due to the work he/she does in which the illness is proven with doctor’s note deserves the benefit of JKK. The types of illness as referred to in Article 48 Paragraph 3 are enacted based on Presidential Decree as explained in Presidential Decree Number 44 of 2015 on implementation of JKK and JKM. This leads to the absence of law over the types of illness caused by work. The research problems involve: What form of legal protection is to be provided for ex-workers diagnosed with illness due to the work they do. This research is categorised into a legal research which employed statute and conceptual approaches. The data obtained was analysed grammatically and systematically. The research result reveals that an ex-worker diagnosed with an illness due to the job he/she was previously involved in has a right to be provided with legal protection in the form of JKK, in which medical checkup can be performed regularly. Report on accident at work is under the responsibility of an employer. There should be a presidential decree that regulates the types of illnesses resulting from the work, as this case is only regulated in Presidential Decree not in other forms of regulation for a better consistency of the regulation made. Keywords: legal protection, illnesses resulting from work, ex-workers