IMPLEMENTASIPASAL 1 PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri)
| Main Author: | Putri, Denza Olyvia |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2018
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2997 |
Daftar Isi:
- Denza Olyvia Putri, Dr. Iwan Permadi, S.H.,M.Hum, Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ABSTRAK Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai, Implementasi Pasal 1 Peraturan Walikota Kediri nomor 37 tahun 2015 tentang Penataan pedagang kaki lima serta hambatan yang dihadapi dan upaya yang harus dilakukan dalam menyikapi hambatan tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis empiris. Adapun Faktor pendukung Implementasi Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk PERDA No 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima adalah kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sementara faktor penghambat impelementasi mencakup pihak Pedagang Kaki Lima. Faktor penghambat dari Sumber daya Manusia yang terbatas; dan Kurangnya Komunikasi, serta faktor penghambat dari pihak Pedagang Kaki Lima adalah kurangnya kesadaran Pedagang Kaki Lima Kata kunci: implementasi, kebijakan, Pkl ABSTRACT This research is aimed to discuss the implementation of Article 1 of Mayor Regulation of Kediri Number 37 of 2015 on Management of Street Hawkers, the obstacles encountered, and measures that have to be taken to overcome the impeding factors. This research employed empirical juridical approach, while the supporting factor to the Implementation of Mayor Regulation of Kediri Number 37 of 2015 on Guidelines of Regional Regulation (PERDA) Number 7 of 2014 on Management of Street Hawkers is the teamwork with Civil Service Police Unit of Kediri. However, the impeding factor in the implementation involves the street hawkers per se, in addition to the lack of human resources, lack of communication, and lack of awareness of the street hawkers. Keywords: implementation, policy, street hawkers