TINJAUAN YURIDIS PASAL 111 AYAT (1) HURUF C ANGKA (4) PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
| Main Author: | Rahman, Hasna Nabila |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2018
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2852 |
Daftar Isi:
- Hasna Nabila Rahman, Prof.Dr. Moh. Bakri SH., MS. , M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: nabilahasna2410@gmail.com ABSTRAKPenulis dalam penelitian ini menganalisis mengenai tinjauan yuridis terhadap pembuatan surat keterangan waris yang masih didasarkan pada penggolongan penduduk di Indonesia yang disebutkan dalam pasal 111 ayat (1) huruf (c) angka 4 Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan historis (historical approach). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik interpretasi gramatikal dan teknik interpretasi historis.Berdasarkan pada hasil pembahasan, diperoleh hasil bahwa penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris sudah seharusnya ditiadakan karena telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, penggolongan penduduk telah dihapuskan. Maka dari itu, isi dari pasal 111 ayat (1) huruf (c) angka 4 Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sudah seharusnya dihapuskan karena tidak dibenarkan menurut kedudukan hierarki peraturan perundang-undangan.Kata kunci: Penggolongan Penduduk, Penghapusan Penggolongan Penduduk, Peraturan Menteri ATR/KBPN, Surat Keterangan Waris Terpadu. ABSTRACTThis research is aimed to analyze juridical review of the issuance of heir information document which is still based on the classification of population in Indonesia as mentioned in Article 111 Paragraph (1) letter (C) point 4 of Minister Regulation ATR/KBPN Number 3 of 1997 on Land Registration. This research employed normative juridical method with statute and historical approach. The legal materials required in this research were analyzed with the method of grammatical and historical interpretation.The research result reveals that the classification of population in terms of the issuance of heir information document should be abolished, as it is explained in Law Number 12 of 2006 on Citizenship and Law Number 40 of 2008 on Abolishment of Discrimination of races and ethnicities that the population classification was abolished. Therefore, the provision in Article 111 Paragraph (1) letter (C) point 4 of Minister Regulation ATR/KBPN Number 3 of 1997 on Land Registration should be abolished, for it is not considered right by the position of the hierarchy of laws.Keywords: classification of the population, abolishment of population classification, Minister Regulation ATR/KBPN, integrated heir information document.