KONSEKUENSI HUKUM BAGI INDONESIA PASCA RATIFIKASI MINAMATA CONVENTION ON MERCURY TERHADAP PERLINDUNGAN KESEHATAN MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI DAMPAK LEPASAN MERKURI DARI AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS SKALA KECIL
| Main Author: | Liemanto, Irene Fransisca |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2018
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2845 |
Daftar Isi:
- Irene Fransisca Liemanto, Agis Ardhiansyah, S.H, LLM, Dr. Patricia Audrey Ruslijanto, SH, M.KnFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : irnliem@gmail.com AbstrakJudul ini diambil terkait dengan langkah yang diambil dalam ratifikasi konvensi tentang merkuri oleh pemerintah Indonesia di mana kandungan merkuri yang tinggi dihasilkan dari kegiatan penambangan emas skala kecil. Ada beberapa masalah penelitian yang disajikan: 1. Apa konsekuensi hukum bagi Indonesia dalam pasca-ratifikasi konvensi minamata tentang merkuri? 2. Apa jenis perlindungan hukum yang akan diberikan oleh Indonesia mengenai dampak merkuri yang dilepas dari kegiatan penambangan emas skala kecil?Penulis menggunakan metode yuridis normatif bersama dengan pendekatan undang-undang, sedangkan bahan hukum yang digunakan terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier, diikuti oleh teknik analisis kualitatif deskriptif di mana fakta-fakta yang jelas digambarkan sebelum mereka disajikan sebagai objek pengamatan.Berdasarkan hasil penelitian, karena Indonesia telah meratifikasi konvensi Minamata, harus ada amandemen UU terkait merkuri, khususnya undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur penambangan tradisional. Diharapkan bahwa substansi konvensi Minamata, yang terutama terkait dengan kegiatan penambangan emas skala kecil dan besar, dapat diterapkan di Indonesia. Tentunya langkah ini perlu diikuti dengan mendaftarkan total penambangan emas tradisional / penambangan skala kecil dan bahwa bentuk lain dari substansi diusulkan sebagai pengganti merkuri.Kata kunci: Konvensi Minamata, Ratifikasi, Pertambangan Rakyat, Merkuri. AbstractThis title was picked related to the step taken in the ratification of the convention on mercury by the Indonesian government in which high content of mercury is produced from small-scale gold mining activities. There are several research problems presented: 1. What is the legal consequence for Indonesia in the post-ratification of Minamata convention on mercury? 2. What type of legal protection to be provided by Indonesia regarding the impact of mercury released from the small-scale gold mining activities? The author employed normative juridical method along with statute approach, while the legal materials used comprised the primary, secondary, and tertiary data, followed by the descriptive qualitative analysis technique where apparent facts were described before they served as the object of observation.Based on the research result, since Indonesia has ratified Minamata convention, there should be an amendment of Law related to mercury, especially the law on Mineral and Coal Mining that regulates traditional mining. It is expected that the substance of Minamata convention, which is mainly related to both small- and large-scale gold mining activities, could be applied in Indonesia. It is surely necessary that this step is followed by listing the total of traditional mining/ small-scale gold mining and that another form of the substance is proposed in substitution of mercury.Keywords: Minamata Convention, Ratification, People's Mining, Mercury