Ratio Decidendi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2011/Pn.Ab Dalam Putusan Pembatalan Pengangkatan Anak
| Main Author: | Corolia, Elizhabert |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2018
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2822 |
Daftar Isi:
- Elizhabert Corolia, M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn., Shanti Rizkawati, SH.,M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : celizhabertt38@gmail.com Abstrak Penelitian ini membahas kekhilafan Majelis Hakim yang nyata dalam mengadili suatu perkara dapat menibulkan adanya suatu kekaburan hukum. Dalam kasus ini adalah kekhilafan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang dalam amar putusannya menyatakan tentang pengangkatan anak padahal sejak awal sama sekali tidak terjadi dan tidak menyinggung adanya pengangkatan anak dalam pertimbangan Hakimnya. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait dengan yaitu bagaimanakah ratio decidendi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam Putusan Nomor 182/pdt.G/2011/PN.AB dalam Putusan Pembatalan Pengangkatan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 182/Pdt.G/2011/PN.AB tentang pembatalan pengangkatan anak tersebut dapat dikatakan cacat hukum. Hal tersebut dikarenakan putusan hakim PN Ambon tersebut hanya memebuhi 3 (tiga) asas dari seharusnya 4 (empat) asas yang harus dipenuhi dalam suatu putusan pengadilan. Asas yang telah terpenuhi tersebut antara lain adalah asas tidak boleh mengabulkan melebihi gugatan, wajib mengadili seluruh bagian gugatan, dan dibacakan di muka umum. Sedangkan asas dalam putusan pengadilan yang tidak terpenuhi adalah memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Kata kunci: Ratio Decidendi, Pengangkatan Anak, Pemalsuan Identitas. AbstractThis study discusses the oversight of the real Panel of Judges in adjudicating a case may result in a legal blurring. In this case, it is an oversight of the Panel of Justices of Ambon District Court which in its verdict declares the adoption of a child when since the beginning it has not occurred and has not touched upon the adoption of the child under Judge's consideration. Based on that, the problem formulated is related to how the ratio decidendi of the Panel of Judges of Ambon District Court in Decision Number 182 / pdt.G / 2011 / PN.AB in the Decision of Cancellation of the Appointment of the Child. The results showed that Ambon District Court Decision Number 182 / Pdt.G / 2011 / PN.AB about the cancellation of the adoption of the child can be said to be flawed law. This is because the verdict of Justice of PN Ambon only fulfills 3 (three) principles of the 4 (four) principles that must be fulfilled in a court decision. The principle which has been fulfilled, among others, is that the principle must not grant beyond the lawsuit, must adjudicate the whole part of the lawsuit, and be read out in public. Whereas the principle of unfair court ruling contains clear and detailed grounds for reasons. Keywords: Ratio Decidendi, Child Adoption, Identity Fraud.