PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH PENDIDIKAN FORMAL BAGI ANAK (Studi di Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Bandung)
| Main Author: | Emeralda, Nadya Rizki |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2018
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2782 |
Daftar Isi:
- Nadya Rizki Emeralda, Dr.Nurini Aprilianda, SH.M.Hum, Eny Harjati, H.M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : nadyasulfat@yahoo.com ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal bagi anak di LPKA Kelas II Bandung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pilihan tema ini dilatar belakangi karena seorang anak yang sedang menjalani hukuman pidana di LPKA dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal wajib terpenuhi berdasarkan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang anak dan pendidikan seperti UU SPPA, UU Perlindungan Anak dan UU SISDIKNAS. Akan tetapi di LPKA Bandung ini terdapat permasalahan utama dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal seperti tidak terdapatnya program paket B dan C bagi anak dan terdapatnya stigmatisasi atas status tahanan pada anak. Sehingga terdapatnya pertentangan terhadap UU SPPA, Perlindungan Anak dan UU SISDIKNAS. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan mengaitkan hukum dengan perlakuan nyata manusia, yang dibantu dengan bahan hukum primer dan sekunder. Teknis Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara wawancara dan pengumpulan data di perpustakaan dan yang terdapat di LPKA Bandung yang kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Menurut penulis, dari peraturan yang sudah ada, hak setiap anak dalam memperoleh pendidikan formal bagi anak di LPKA harus dapat terpenuhi berdasarkan peraturan perundang – undangan agar tidak terdapat pembedaan hak dengan seorang anak yang tidak menjalani hukuman. Kata Kunci: Pemenuhan, Hak Memperoleh Pendidikan Formal, Anak ABSTRACT This research discusses about the issues related to the rights of formal education for children in the Department of Juvenile Corrections (further stated as LPKA) Class II in Bandung according to Laws in Indonesia. The title of this research is based on the story of a child serving a sentence in LPKA and his right to get formal education which must be fulfilled according to Laws applied in Indonesia and the Laws regulating children and their education such as Law of Juvenile Crime Judicature Systems (further stated as UU SPPA), Law of Child Protection, and Law of National Education Systems (further stated as UU SISDIKNAS). However, there is a main issue in LPKA Bandung regarding the fulfillment of rights of formal education in which specialised education programs such as Paket B and C are not available and the stigma of their status as prisoners still exists. As a consequence, the reality is contradictory to UU SPPA, Law of Child Protection, and UU SISDIKNAS. This research is categorised into empirical-juridical which relates law to the act of human beings, supported by primary and secondary materials of law. The analysis of legal materials was performed by conducting an interview and collecting data from campus library and from LPKA Bandung, which were then analysed based on Laws applied in this country. It can be concluded that the rights to get a formal education for children in LPKA must be fulfilled according to Laws applied in Indonesia so it could help to narrow the gap of rights between the children serving sentences in LPKA and those who have their freedom. Keywords: fulfillment, rights to get formal education, children