PENERAPAN PASAL 49 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI KEWENANGAN BPSK TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN HANDPHONE BERMERK XIAOMI BERBASIS LTE (Studi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang)
| Main Author: | Utama, Sogietha Putra |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2018
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2775 |
Daftar Isi:
- Sogietha Putra Utama, M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. Dan Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H Fakultas Hukum Universtas Brawijaya Ogieput23@gmail.com ABSTRAK Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 49 ayat (1) UUPK jo. Pasal 2 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengatur bahwa disetiap kota atau kabupaten harus dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dimana terdapat 13 poin tugas dan wewenang BPSK untuk menyelesaikan perkara antara konsumen dan pelaku usaha yang dimana dalam penelitian ini konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha dengan beredarnya produk handphone Xiaomi yang bergansi distributor di Kota Malang dan konsumen telah memberi produk tersebut, bahwa praktik dilapangan pelaku usaha tidak memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur terkait produk tersebut. Kemudian BPSK sebagai lembaga perlindungan konsumen harusnya dapat membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya hal ini pada dasarnya bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 UUPK. BPSK memberikan bantuan gratis bagi konsumen yang merasa dirugikan atas produk dan layanan yang diperoleh, yang seharusnya hal ini sesuai dengan kapasitas BPSK untuk menerima laporan dan pengaduan dari konsumen, serta memastikan perlindungan atas hak konsumen yang telah tercederai. Dengan demikian peredaran hanphone Xiaomi yang bergaransi distributor di Kota Malang menjadi tanggung jawab BPSK dengan segala tugas dan kewenangan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan konsumen. Kata kunci: BPSK, Perlindungan Konsumen, Handphone Xiaomi, Garansi Distributor. ABSTRACTLegal protection for consumers is regulated in Article Number 8 Year 1999 on Consumer Protection in Article 49 Paragraph (1) of Law on Consumer Protection (UUPK) jo. Article 2 Ministry of Consumer Protection of Trades and Industries Number. 350/MPP/Kep/12/2001. It is suggested that there must be Agencies (BPSK) in Municipalities and Regencies that help to settle dispute among consumers. There are 13 main tasks and authorities of BPSK to bring resolution to the dispute occurring between consumers and sellers. As observed, costumers feel that they are aggrieved by dishonesty of the sellers regarding the warranty of the purchased Xiaomi product provided by distributors in Malang. In such a case, BPSK, as an agency responsible to provide protection for consumers, is expected to be able to help consumers to fight for their rights. This is in contrary to what is stipulated in Article 2, Article 3, and Article 4 of UUPK. BPSK should assist the consumers free of charge in order to provide protection for their violated rights. Therefore, it is expected that the distribution of Xiaomi cellphone products to which distributor warranty is attached is the responsibility of BPSK based on all authorities and tasks as regulated in Law of Consumer Protection Keywords: BPSK, consumer protection, Xiaomi cellphone, distributors warranty