WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK ANGKAT TANPA PENETAPAN PENGADILAN DALAM HAL MEWARIS (Studi Hukum Waris Adat)
| Main Author: | Virgansa, Andrean Nucky |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2017
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2750 |
Daftar Isi:
- Andrean Nucky Virgansa, Rachmi Sulistyarini, S.H., MH., Fitri Hidayat, S.H., MH., Fitri Hidayat, S.H., MH Email: andreannucky@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis wujud perlindungan hukum bagi anak angkat tanpa penetapan pengadilan serta keduduan dan akibat hukumnya dalam hal mewaris. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian mengenai kedudukan dan akibat anak angkat tanpa penetapan pengadilan, bagaimana dengan hak mewaris anak angkat tanpa penetapan pengadilan jika ditinjau dari hukum waris adat. Penelitian skripsi ini menggunakan 2 macam pendekatan, yakni pendekatan pendekatan konseptual dan pendekatan analitis dengan menggunakan peraturan Perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian ini serta mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam Perundang-undangan. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah pengangkatan anak mengakibatkan kedudukan dan akibat hukum bagi si anak angkat, anak angkat dalam hukum waris adat juga mempunyai kedudukan seperti layaknya anak kandung. Menurut hukum adat, anak angkat yang melalui penetapan pengadilan bisa mendapatkan hak mewaris dari 2 (dua) sumber, yaitu harta gono gini dan harta asal orang tua kandunganya serta harta goni gini orang tua angkatanya namun tidak mewaris harta asal orang tua angkatanya. Sementara untuk anak angkat tanpa penetapan pengadilan, bisa mendapatkan hak waris dari orang tua angkat dengan syarat membuat surat wasiat wajibah selama orangtua angkatnya masih hidup. Untuk memberikan wujud perlindungan hukum bagi anak angkat dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, legalitas dan juga dokumen hukum yang sah, juga menjamin hak-hak dari si anak angkat agar terwujud. Dokumen inilah yang akan menyatakan bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal. Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Tanpa Penetapan Pengadilan, Waris Adat. Abstract Adopting a child is one of ways to have a child in a family to keep a lineage in a family. However, adoption is sometimes not done in line with applied law that regulates child adoption, such as child adoption done without any decision made by a court. This situation is contrary to Article 20 of Government Regulation Number 54 Year 2007 which states that the proposal of child adoption that has met requirement is to be submitted to a court to receive a decision made by a court in order that the adopted child is legally acknowledged. Moreover, child adoption without court decision will only violate the right of the child to inherit. This possibly leads to situation where parents and their adopted child are not legally connected especially when disputes take place in the future, either parents or their child will not have any access to suing in a court, thus it will be hard to claim the rights. According to Adat law regulating inheritance, however, an adopted child can still inherit what is given by his/her parents through a special will called wasiat wajibah. To provide legal protection for an adopted child, the adoption process should involve a court to obtain legal certainty, justice, legality, and valid legal document, and surely rights of the child are to be given. The document will bear information that legal adoption of a child has been done. Keywords: child adoption, absence of court decision, legal consequence.