IMPLEMENTASI ASAL 29 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PRAKTIK TUKANG GIGI YANG MELAKUKAN TINDAKAN DILUAR PEKERJAANNYA (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)
| Main Author: | Ultima, Valerie |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2018
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2741 |
Daftar Isi:
- Valerie Ultima, Dr. Yuliati, S.H., L.L.M., Yenni Eta Widyanti, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : valerieultima@gmail.com Abstrak Tukang Gigi yang menawarkan jasa selain pembuatan gigi palsu lepasan berbahan akrilik semakin mudah ditemui di Kota Malang. Tukang Gigi yang menawarkan jasa diluar pekerjaannya sebagai Tukang Gigi dapat menimbulkan penyakit gigi dan mulut karena Tukang Gigi tidak mengenyam pendidikan kedokteran sama sekali. Hal ini melatarbelakangi Penulis untuk mengangkat kasus ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pembinaan dari Dinas Kesehatan Kota Malang berdasar pada pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan tindakan Tukang Gigi diluar pekerjaannya. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya pembinaan kepada Tukang Gigi dan tidak terlaksananya perlindungan konsumen yaitu ketidakpahaman Dinas Kesehatan, Tukang Gigi, maupun Konsumen terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum ada Peraturan Daerah di Kota Malang yang mengatur tentang Tukang Gigi. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Tukang Gigi, Dinas Kesehatan, Pembinaan Abstract Tukang Gigi who offer services other than manufacture of denture-made fakes made of acrylic more easily found in the city of Malang. Tukang Gigi who offers services outside his authority as a dentist can cause tooth and mouth disease because the dentist does not have any medical education at all. It is behind the author to raise this case relating to the existence or absence of guidance from the City Health Office of Malang in relation to the authority possessed by the Tukang Gigi based on Article 29 paragraph (1) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. This type of research is empirical juridical with sociological juridical approach method. Based on the results of the study, the implementation of article 29 paragraph (1) Consumer Protection Act is not implemented by the Health Office of Malang. Factors that affect the implementation of the Tukang Gigi not guidance and the implementation of consumer protection is the lack of understanding of the Health Service, Dentists, and Consumers against applicable legislation. Keywords: Consumer Protection, Dentist, Health Service, Guidance