PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (3) PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT DAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggal
| Main Author: | Tyas, Endah Panglipuring |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2018
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2720 |
Daftar Isi:
- Endah Panglipuring Tyas, Lutfi Effendi SH.M.Hum, Dr. Herman Suryokumoro, SH.MS Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : endah_pang@yahoo.co.id ABSTRAK Pada skripsi ini dilator belakangi bahwa Berdasarkan Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa “Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berjaringan hanya dapat didirikan oleh Koperasi”. Tetapi, hingga saat ini belum ada toko swalayan berjaringan di Kabupaten yang didirikan oleh Koperasi. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu, Mengapa pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan hingga saat ini belum dilaksanakan dan Apa solusi yang dapat dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, metode yang digunakan adalah yurisdis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabuoaten Trenggalek .Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaturan yang tidak jelas mengenai Perda tersebut.Perbup sebagai pemdukung jalannya Persa tersebut belum ada. Kata Kunci : Pelaksanaan, Toko Swalayan Berjaringan, Koperasi ABSTRACT Regional Regulation of the Regency of Trenggalek Number 29 Year 2016 on Arrangement and Development of Public Markets, Shopping Centers, and Supermarkets, Article 5 paragraph (3) states that "Shopping Centers and Supermarkets can only network established by the Cooperative". However, now supermarket chain is esthablihsed by cooperative in regencies. This fact leads to several research problems : Why has Article 5 Paragraph (3) of Regional Regulation of the Regency of Trenggalek Number 29 Year 2016 an Arrangement and Development of Public Markets, Shopping Centers, and Supermarkets not been implemented, and what is the solution that can be given by Capital Investment and One-Stop integrated Services of the Regency of Trenggalek. The method employed in this research was juridical empirical method with socio- juridical approach. The research was conducted in Capital Investment and One-stop Integrated Services of the Regency of Trenggalek. From the research result, it is concluded that the regulation related to this issue is unclear. Regulatiom of Regent to support the implementation of the Regional Regulation is not available yet. Keywords: Implementation, Segway Supermarkets, Cooperative