EFEKTIVITAS LARANGAN DALAM PASAL 4 HURUF J PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013 (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok)
| Main Author: | Akbar, Reza Fahrizal |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
, 2018
|
| Online Access: |
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2718 |
Daftar Isi:
- Reza Fahrizal Akbar, Agus Yulianto, SH.,MH, Dr. Abdul Madjid, SH.M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: rezaunto95@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis 1) Apakah pelaksanaan Pasal 4 Huruf J Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sudah berjalan efektif ? 2) Bagaimana upaya dan kendala dalam penerapan Pasal 4 Huruf J Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara ?. Penelitian yuridis empiris ini mengambil lokasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok karena lembaga tersebut merupakan tempat peneliti menemukan beberapa pelanggar tata tertib yang berlaku di dalam Rumah Tahanan Negara Kota Depok dengan pendekatan yuridis sosiologis dan populasi pegawai Rumah Tahanan Negara Kota Depok serta teknik purposive sampling, Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa : 1) belum efektifnya sanksi administrasi yang berlaku di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok, ini dilihat dari 3 tahun terakhir (2015-2017) masih ada 10 narapidana dan tahanan yang melanggar aturan yaitu membawa handphone kadalam Rutan Depok 2) hambatan dalam pelaksanaan Peraturan tersebut dikarenakan beberapa faktor 1.Faktor Yuridis, Kurangnya kesadaran Narapidana dan Tahanan akan tata tertib yang berlaku di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok 2.Faktor Sosiologis, kurangnya sumber daya manusia atau terbatasnya petugas keamanan baik laki-laki maupun perempuan yang ada pada Rumah Tahanan Kelas IIB Kota Depok 3) upaya yang dilakukan diantaranya 1) menambah petugas keamanan baik laki-laki maupun perempuan agar sesuai dengan kapasitas warga hunian yang ada dalam Rumah Tahanan Kelas IIB Kota Depok, 2) meningkatkan sosialisasi dan pemahaman yang komprehensif tentang hak dan kewajiban, serta tata tertib bagi Narapidana dan/atau Tahanan yang berada di Rutan Depok terkait pemberian sanksi administrasi bagi para pelanggar tata tertib yang berlaku, 3) menambahkan wartel khusus warga hunian Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok agar warga binaan tersebut dapat berkomunikasi dengan keluarga tanpa melanggar tata tertib yang berlaku Kata Kunci : Efektifitas, Larangan, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok ABSTRACT This research aims to find out, identify, and analyze 1) is Article 4 letter J of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 6 Year 2013 on Code of Conduct in Correctional Institution and State Detention Center implemented effectively? 2) What are the measures taken and obstacles of the implementation of Article 4 Letter J of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 6 Year 2013 on Code of Conduct in Correctional Institution and state Detention Center? This is an empirical-juridical research that was conducted at a detention center class IIB in Depok. The infringement of the rules in the detention center was studied by employing socio-juridical approach while the samples of population comprising the staff of the prison were taken using purposive sampling. Based on the result of the interview, it is concluded that: 1) the administrative sanction in the detention center class IIB in Depok has not been effectively given for the last three years (2015-2017). There were about 10 inmates and prisoners who broke the rule by having a cellphone inside the prison area, 2) there were several obstacles that hinder the code of conduct: 1. Juridical factor represents the lack of awareness of inmates and prisoners of the code of conduct applying in the detention center class IIB of Depok, 2. Sociological factor represents the lack of human resource or limited female and male security guards at the detention center class IIB of Depok, 3) measures to be taken are 1) hiring more female and male security guards for balanced number of the guards and the number of inmates in the state detention center class IIB of Depok, 2) improving inmates’ and prisoners’ understanding regarding their rights and obligation and code of conduct regarding administrative sanction given to those breaking code of conduct, 3) providing payphone for inmates and prisoners at the state detention center class IIB of Depok. It is expected that inmates or prisoners could communicate with their family without breaking the rules. Keywords: effectiveness, prohibition, state detention center class IIB Depok.